Gunakan jilbab, siswa di India diusir dari sekolah

Gadis-gadis muslim yang mengenakan jilbab dilarang menghadiri kelas di beberapa sekolah wilayah negara bagian Karnataka, India Selatan. Kejadian ini memicu protes yang dilakukan para siswa selama beberapa pekan.

Mengutip ABC News, Rabu (9/2), sejak beberapa pekan lalu para siswa muslim diberitahu bahwa mereka baru bisa kembali ke sekolah jika bersedia tidak mengenakan jilbab. Anak-anak perempuan kemudian melangsungkan protes dengan berkemah di luar sekolah.  

Cerita tentang anak-anak perempuan yang berkemah di luar sekolah itu masif tersebar di media sosial. Aksi protes juga berlanjut dengan para siswa yang duduk meringkuk di gerbang sekolah dan membaca buku pelajaran secara berkelompok. Nahas, beberapa pekan kemudian justru makin banyak sekolah yang menerapkan aturan larangan penggunaan jilbab dan memaksa pengadilan tinggi negara bagian tersebut turun tangan.

"Apa yang kita saksikan adalah bentuk apartheid agama. Keputusan itu diskriminatif dan secara tidak proporsional mempengaruhi wanita Muslim," kata mahasiswa 18 tahun yang juga turun dalam aksi protes, A. H. Almas.

Sejauh ini beberapa pertemuan antara staf, perwakilan pemerintah dan mahasiswa yang memprotes telah gagal menyelesaikan masalah ini. Menteri pendidikan negara bagian, B.C. Nagesh, juga menolak untuk mencabut larangan tersebut. Dia mengatakan, para siswalah yang tidak mau mengikuti kode berpakaian seragam.

Bagi banyak wanita muslim, jilbab adalah bagian dari iman Islam mereka. Selama beberapa dekade telah menjadi sumber kontroversi di beberapa negara barat, terutama di Prancis yang pada 2004 melarangnya dipakai di sekolah umum. 

Di India, di mana muslim membentuk hampir 14% dari 1,4 miliar orang di negara itu, penggunaan tidak dilarang, tetapi hanya dibatasi di tempat umum. Wanita yang mengenakan jilbab adalah pemandangan umum di India dan bagi banyak orang, jilbab melambangkan identitas agama dan merupakan pilihan pribadi.

Beberapa aktivis hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan bahwa dekrit tersebut berisiko meningkatkan Islamofobia. Kekerasan dan pidato kebencian terhadap muslim telah meningkat di bawah Partai Nasionalis Hindu sebagai penguasa di Perdana Menteri Narendra Modi yang juga memerintah negara bagian Karnataka.