Hubungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dan pewarisnya, Pangeran Mohammed bin Salman, dilaporkan mengalami keretakan. Kabar ini dimuat oleh The Guardian lewat artikel bertajuk "Rumours grow of rift between Saudi king and crown prince" yang rilis pada Selasa (5/3).
Disebutkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, Raja Salman dan putra mahkota yang kerap disapa MBS itu berbeda pandangan atas sejumlah kebijakan penting, termasuk perang di Yaman.
Perbedaan keduanya disebut-sebut kian tajam sejak pembunuhan wartawan yang juga kritikus vokal MBS, Jamal Khashoggi, di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018. Laporan CIA menyimpulkan, MBS bertanggung jawab atas kematian Khashoggi.
Laporan terperinci dari sebuah sumber menyebutkan, ketegangan meningkat dramatis pada akhir Februari ketika Raja Salman mengunjungi Mesir. Dia diperingatkan oleh para penasihatnya soal risiko langkah potensial terhadap dirinya.
Rombongan Raja Salman dilaporkan begitu mewaspadai peringatan tersebut sehingga tim keamanan baru, yang terdiri dari lebih dari 30 loyalis pilihan dari kementerian dalam negeri diterbangkan ke Mesir untuk menggantikan tim yang ada.
Sumber yang sama mengatakan, langkah itu dilakukan sebagai bagian dari respons cepat, sekaligus mencerminkan kekhawatiran bahwa sejumlah staf keamanan yang sebelumnya bersamanya mungkin setia kepada MBS.
Para penasihat Raja Salman juga memberhentikan sejumlah personel keamanan Mesir yang bertugas.
Friksi dalam hubungan ayah-anak ini kian terlihat saat sang putra mahkota tidak masuk dalam rombongan yang dikirim untuk menyambut kepulangan Raja Salman.
Siaran pers resmi yang mencantumkan deretan penjemput Raja Salman mengonfirmasi bahwa memang tidak ada MBS di antara mereka.
Selama lawatan Raja Salman ke Mesir, MBS dilaporkan menandatangani dua keputusan penting. Keduanya adalah pengangkatan Putri Reema binti Bandar bin Sultan sebagai Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat dan saudara laki-lakinya, Pangeran Khalid bin Salman, sebagai wakil menteri pertahanan.
Sumber itu mengatakan bahwa keputusan tersebut dibuat MBS tanpa sepengetahuan Raja Salman, yang diyakini marah dengan apa yang dia yakini sebagai langkah prematur untuk menempatkan Pangeran Khalib bin Salman pada peran yang lebih senior.
Penunjukan pejabat nyaris selalu diumumkan atas nama raja, tetapi dekrit pada 23 Februari ditandatangani oleh wakil raja. Seorang pakar mengatakan bahwa gelar wakil raja tidak pernah digunakan selama beberapa dekade.
Raja Salman dan timnya dilaporkan mengetahui tentang perombakan tersebut melalui televisi.
Di lain sisi, Raja Salman disebut telah memperbaiki sejumlah kerusakan yang dipicu oleh pembunuhan Khashoggi dan para pendukungnya telah mendorong agar Raja Salman lebih terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mencegah MBS mengambil lebih banyak kekuasaan.
Spekulasi bahwa MBS berupaya mengambil lebih banyak kekuasaan ditepis oleh seorang juru bicara Kedutaan Arab Saudi di Washington.
"Sudah menjadi kebiasaan bagi Raja Arab Saudi untuk mengeluarkan perintah kerajaan yang mendelegasikan kekuasaan untuk mengatur urusan negara kepada wakilnya, putra mahkota, setiap kali dia bepergian ke luar negeri. Itulah yang terjadi selama kunjungan Raja Salman ke Mesir," kata juru bicara tersebut.
Dia menegaskan bahwa pengumuman itu dibuat oleh MBS dalam kapasitasnya sebagai wakil raja dan atas nama raja. "Segala sindiran terhadap hal sebaliknya tidak berdasar."
Namun, juru bicara itu tidak merespons pertanyaan tentang perubahan detail keamanan Raja Salman selama dia berada di Mesir. Dia juga tidak mengomentari pemecatan staf keamanan Mesir.
Pihak Kementerian Luar Negeri Mesir pun menolak permintaan untuk berkomentar. Demikian pula dengan juru bicara Saudi Center for International Communication.
MBS memicu kritik pedas, termasuk dari ulama, ketika dia berjalan di atas Kakbah bulan lalu. Kunjungannya ke situs paling suci bagi umat Islam itu disebut-sebut dikawal oleh ratusan tentara, menyebabkan para jemaah tidak dapat beribadah dengan normal.
Raja Salman dan MBS dikabarkan juga berselisih mengenai kebijakan luar negeri yang signifikan, termasuk respons Arab Saudi terhadap aksi protes di Sudan dan Aljazair, serta penanganan tawanan perang di Yaman.
Raja Salman disebut tidak setuju dengan pendekatan keras MBS untuk menekan protes. Meski bukan seorang reformis, Raja Salman mendukung pemberitaan yang lebih bebas atas protes di Aljazair.
"Ada tanda-tanda halus namun penting tentang sesuatu yang salah di istana kerajaan," kata Bruce Riedel, direktur Brookings Intelligence Project dan veteran CIA selama 30 tahun. "Pangeran mahkota yang sehat diharapkan menyambut kepulangan raja dari perjalanan ke luar negeri, itu adalah tanda penghormatan dan kelangsungan pemerintahan. Keluarga kerajaan akan mengawasi dengan cermat apa artinya ini."
Analis lain mengatakan mungkin saja situasinya disalahtafsirkan.
Neil Quilliam dari Chatham House mengatakan bahkan jika MBS membuat keputusan penunjukan terkait Dubes Arab Saudi untuk AS selama ayahnya tidak ada, itu sesuai dengan kebijakan yang disepakati.
"MBS tidak mungkin keras terhadap ayahnya, mengingat dia tetap bergantung pada dukungannya sebagai titik legitimasi," papar Quilliam.
Dia menambahkan bahwa sementara ketidakhadiran sang pangeran di bandara melanggar protokol, mungkin ada sejumlah alasan atas ketidakhadirannya.
MBS tengah menghadapi kecaman internasional atas pembunuhan Khashoggi. Pemerintah Arab Saudi telah membantah keras keterlibatan MBS.
Di lain sisi, penilaian CIA dinilai tidak banyak berpengaruh pada pemerintahan Donald Trump, yang menikmati hubungan dekat dengan Arab Saudi dan berupaya mengecilkan arti penting pembunuhan Khashoggi.
