India telah menyatakan kelompok muslim, Popular Front India (PFI) dan afiliasinya melanggar hukum, mereka diduga telibat dalam kelompok teroris. Kelompok mereka dilarang selama lima tahun, setelah pihak berwenang menahan lebih dari 100 anggota PFI di bulan ini.
“Popular Front India dan rekan-rekannya atau afiliasinya atau frontnya telah ditemukan terlibat dalam pelanggaran serius, termasuk terorisme dan pendanaannya, pembunuhan yang di targetkan dengan mengabaikan pengaturan Konstitusional,” kata Kementerian Dalam Negeri India.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa pihak pemerintahan telah melarang PFI dan afiliasinya Rehab India Foundation, Front Kampus India, Dewan Imam Seluruh India, Konfederensi Nasional Organisasi Hak Asasi Manusia, Front Perempuan Nasional, Front Junior, Yayasan Pemberdayaan India, Yayasan Rehab, dan Kerala.
Pemerintah mengatakan menemukan sejumlah contoh hubungan internasional PFI dengan kelompok teroris global, menambahkan bahwa beberapa anggotanya telah bergabung dengan kelompok bersenjata ISIL (ISIS) dan berpartisipasi dalam kegiatan teroris di Suriah, Irak, dan Afghanistan.
PFI lahir pada akhir 2006 untuk melawan kelompok-kelompok nasionalis Hindu dan diluncurkan secara resmi pada tahun berikutnya dengan penggabungan dua organisasi lain yang berbasis di India Selatan. Mereka menyebut kelompoknya sebagai “gerakan sosial yang berjuang untuk pemberdayaan total” disitus webnya.
Darurat
Kelompok tersebut pada Selasa (27/9), membantah tuduhan kekerasan dan kegiatan antinasional ketika kantornya digrebek dan puluhan anggota ditahan di berbagai negara bagian.
Mohammed Tahir selaku Penasehat PFI mengatakan, pemerintah gagal menunjukkan bukti organisasi menerima uang dari luar dan mendanai kegiatan “teror” di India atau tuduhannya mengorganisir kerusuhan di kota-kota dan serangan terhadap organisasi Hindu dan pemimpin mereka.
Partai Sosial Demokrat India (SDPI), merupakan partai yang bekerja sama dengan PFI dan memliki masalah. Akan tetapi tidak menjadi bagian yang dikecam oleh pemerintah. Dan partai tersebut telah mengatakan pemerintah telah menyerang demokrasi dan hak asasi mansuia.
“Kebebasan berbicara, protes dan organisasi telah ditekan dengan kejam oleh rezim terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi India,” kata SDPI dalam sebuha pernyataan di Twitter.
“Rezim menyalahgunakan Badan Investigasi dan Undang-Undang untuk membungkam oposisi sebagai hal untuk menakut-nakuti rakyat. Agar tidak menyuarakan perbedaan pendapat. Keadaan darurat yang tidak diumumkan terlihat jelas di negara ini,” katanya.
Beberapa kantor SDPI digerebek dan beberapa anggotanya telah ditahan dibulan ini.
Muslim yang merupakan lebih dari 14% dari 1,4 Miliar penduduk India telah mengeluh karena terpinggirkan dibawah pemerintah Partai Bharatiya Janata Party (BJP) nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi. Partai Modi membantah tuduhan itu.
Tetapi para kritikus mengatakan, pemilihan ulang BJP pada 2019, telah membuat Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Investigasi berani untuk menyatakan kelompok mereka sebagai “teroris”.
Hanya berdasarkan tuduhan mencabut otonomi parsial Kashmir yang dikelola India, satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim di negara itu. Dan menerapkan pendaftaran warga di negara bagian timur laut Assam yang mengecualikan dua juta orang yang banyak dari mereka muslim.
Larangan PFI diberlakukan dibawah Undang-Undang pencegahan aktivitas melanggar hukum (UAPA). Telah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada pemerintah unutk menangani aktivitas yang ditujukan terhadap integritas dan kedaulatan India. Hal ini dapat menunjukan bahwa individu sebagai “teroris” dalam menunggu persidangan pengadilan.
Dilaporkan dari New Delhi, Pavni Mittal dari Al Jazeera mengatakan, larangan lima tahun terhadap PFI menandai akhir dari tindakan keras yang sedang berlangsung terhadap organisasi tersebut.
“Banyak orang mengatakan bagaimana ini bisa menjadi bagian dari motif politik yang lebih besar. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang memicu protes nasional. PFI telah dituduh melakukan beberapa protes tersebut dan mendanai beberapa kekerasan. Jadi pertanyaan mengapa PFI dilarang dengan undang-undang yang lebih kuat?”, Katanya.
“Banyak juga yang mengatakan bahwa jika Anda melarang Organisasi Komunla, mengapa tidak memulai dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS. Organisasi tersebut adalah organisasi yang juga menjadi bagian dari Perdana Menteri,” tambahnya dan mengacu pada mentor ideologis sayap kanan BJP yang bertujuan untuk menciptakan negara etnis Hindu dari India yang secara Konstitusional Sekuler.
