India pulihkan sebagian layanan internet di Kashmir

Layanan internet akan dipulihkan sebagian di Kashmir setelah penangguhan berlangsung selama lima bulan. Namun, media sosial masih akan dilarang.

Keputusan untuk memulihkan layanan internet setelah pemadaman terpanjang yang pernah diberlakukan mengikuti keputusan mahkamah agung pekan lalu yang menyebut bahwa penangguhan tidak terbatas ilegal dan sama dengan penyalahgunaan kekuasaan. Para hakim kemudian memerintahkan peninjauan dalam waktu sepekan.

Pada Selasa (14/1), pemerintahan Kashmir menyatakan bahwa lembaga-lembaga seperti rumah sakit, bank, kantor-kantor pemerintah, hotel serta perusahaan tur akan dapat kembali terhubung dengan layanan internet dengan catatan mereka hanya bisa mengakses situs yang masuk dalam "daftar putih".

"Pembatasan sepenuhnya pada aplikasi sosial media dan virtual private network berlaku untuk saat ini," demikian bunyi surat perintah yang dikeluarkan oleh Shaleen Kabra, sekretaris utama Departemen Dalam Negeri Jammu dan Kashmir.

Perintah tersebut akan tetap berlaku hingga minggu berikutnya, sementara proses peninjauan kembali berlangsung.

Seluruh koneksi internet seluler dan broadband ditangguhkan di Kashmir sejak 5 Agustus 2019, ketika pemerintahan nasionalis Hindu yang dipimpin PM Narendra Modi mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, membagi negara bagian itu jadi dua, dan berada langsung di bawah kendali Delhi.

Setelah mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, pemerintah Modi pun mengerahkan pasukan, memberlakukan jam malam, dan memutus layanan internet bahkan telepon. Sementara sejumlah pembatasan telah dicabut, lebih dari tujuh juta orang di Kashmir tetap hidup tanpa internet.

Di bawah perintah departemen dalam negeri, pemerintah mengizinkan pemulihan layanan internet seluler 2G di lima distrik di wilayah Jammu, yang didominasi umat Hindu. Namun, layanan internet seluler di distrik lain, termasuk 10 distrik di Kashmir, tetap ditangguhkan. 

Anuradha Bhasin, seorang jurnalis yang mengajukan petisi kepada mahkamah agung untuk memulihkan layanan internet mengatakan, perintah pengadilan yang mengutuk penangguhan itu hanya dipenuhi sebagian oleh pemerintah.

"Mereka belum sepenuhnya menghapus pembatasan internet dan ini tidak sejalan dengan putusan pengadilan," kata dia. "Semangat keputusan itu adalah bahwa konektivitas internet harus mutlak."

"Alih-alih meninjau larangan tersebut, mereka telah memutuskan untuk meninjau apakah konektivitas terbatas akan tetap ada atau dihapus. Ini tidak sesuai dengan putusan."

Departemen Dalam Negeri Jammu dan Kashmir juga menjabarkan pembenaran untuk penutupan layanan internet. Penangguhan, kata mereka, bertujuan untuk menghentikan upaya berkelanjutan yang dilakukan teroris untuk menyusup dari seberang perbatasan, mengaktifkan kembali kader mereka, meningkatkan kegiatan antinasional di Kashmir serta mencegah peredaran hoaks. (The Guardian)