Indonesia dan tiga negara Asia bahas pelayaran dua selat

Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Malaysia, Singapura, dan Jepang, membahas keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Topik ini dihadirkan dalam pertemuan 3rd Extraordinary Session of Implementation Committee Meeting on the Joint Hydrographic Survey of the Straits of Malacca and Singapore yang diselenggarakan Malacca Straits Council (MSC) bertempat di Hotel M Singapura.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pushidrosal Kemenhub, dipimpin oleh Kasubdit Perambuan dan Perbengkelan Direktorat Kenavigasian Yudhonur Setyaji mengatakan, proyek survei hidrografi bersama ini, merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.

“Dengan melakukan survei ini, kita bisa memperoleh informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi dasar laut dan kedalaman air di Selat Malaka dan Selat Singapura yang tentunya sangat penting untuk penyelenggaraan navigasi yang aman, pengelolaan pelabuhan, serta perlindungan lingkungan laut,” kata Yudho dalam keterangan, Rabu (26/4).

Salah satu agenda penting yang juga dibahas pada pertemuan kali ini adalah rencana pelaksanaan ASEAN Hydrographic Survey Workshop. Rencananya, dilaksanakan di Jakarta Indonesia pada September 2023 dan dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan.

Maka dari itu, ia berharap pertemuan ini dapat memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan jalan ke depan untuk survei hidrografi bersama ini. 

“Saya yakin kerja sama kita akan menghasilkan manfaat yang nyata bagi keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Singapura,” ujar Yudho.

Pertemuan mereka diselenggarakan selama dua hari, sejak Rabu (26/4) sampai dengan Kamis (27/4). Tujuannya, untuk membahas implementasi peningkatan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Hal ini merupakan hasil kerja sama yang kuat antara Pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, dan MSC, di bawah mekanisme Pasal 43 UNCLOS.

Kegiatan yang diinisiasi pada Pertemuan TTEG ke-39 di Langkawi, Malaysia, pada 2014 ini, dibagi ke dalam dua tahap. Pertama adalah survei hidrografi di lima area kritis.

Kelima area kritis berada di Selat Malaka dan Selat Singapura dan telah berhasil dilaksanakan pada 2015. Sementara tahap ke-2 dilaksanakan untuk melakukan survei hidrografi di sepanjang Skema Pemisahan Lalu Lintas di Laut (TSS) yang memiliki kedalaman kurang dari 30 meter. 

"Tahap ke-2 ini dilaksanakan mulai 2017 hingga 2020, yang kemudian diperpanjang hingga 2023 karena pandemik Covid-19," ujarnya.