Inggris desak China buka akses PBB ke Xinjiang

Pada Senin (22/2), Inggris menyatakan akan menantang China memberikan akses bagi PBB untuk masuk ke Xinjiang guna menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi pada muslim Uighur di wilayah tersebut.

Dalam rapat Dewan HAM PBB, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab juga mengutuk catatan pelanggaran HAM milik China dan Rusia, serta menyoroti perkembangan terbaru di Myanmar dan Belarusia.

Menlu Raab merujuk pada laporan pelanggaran di Xinjiang, termasuk penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi paksa terhadap pekerja wanita.

"Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, atau ahli pencari fakta independen lainnya, harus diberikan akses yang mendesak dan tidak terkekang ke Xinjiang," jelas Raab.

China telah menuai kecaman secara internasional karena menahan ratusan ribu orang di Xinjiang dan menempatkan mereka di tempat yang disebut mereka sebagai pusat pelatihan kejuruan demi membasmi ekstremisme dan memberi orang keterampilan baru.

Pejabat HAM PBB, Michelle Bachelet, telah meminta China untuk mengizinkannya mengunjungi wilayah tersebut sejak Desember 2018. Setahun yang lalu, dia kembali meminta akses tanpa batas ke wilayah tersebut.

Beijing sebelumnya sempat mengatakan bahwa mereka akan menyambut pejabat PBB di Xinjiang asalkan mereka tidak mencampuri urusan dalam negeri.

Sebuah lembaga think-tank asal Australia, The Australian Strategic Policy Institute (ASPI), pada 2020 melaporkan bahwa China memperluas jaringan pusat penahanannya di Xinjiang. Langkah ini terungkap setelah Beijing menyatakan akan menghentikan program "pendidikan ulang" di kamp-kamp tersebut.

ASPI memaparkan bahwa mereka berhasil mengidentifikasi lebih dari 380 fasilitas penahanan yang dicurigai di wilayah tersebut, di mana PBB mengatakan lebih dari satu juta warga Uighur dan sebagian besar penduduk muslim berbahasa Turki telah ditahan selama beberapa tahun terakhir.