Inggris kembali mengubah kebijakan bantuan luar negeri, khususnya ke negara berkembang. Melansir The Guardian, "negeri sejuta kastil" itu akan memprioritaskan bantuan ke negara dengan kinerja baik.
Menteri Pembangunan Internasional Inggris Penny Mordaunt mengatakan bantuan luar negeri Inggris akan dialokasikan pada negara-negara berkembang yang mengutamakan hidup rakyatnya, termasuk sanggup mengatasi kekurangan gizi, meningkatkan kesehatan, dan memastikan agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
“Fokus kami membantu negara-negara berkembang yang berdiri di atas kaki mereka sendiri, membangun sistem kesehatan dan pendidikan berkelanjutan dengan investasi mereka sendiri,” tutur Mordaunt.
Dia juga mengancam akan memotong anggaran untuk negara berkembang yang tak mau memperbaiki kualitas hidup rakyatnya. Mordaunt beralasan kebijakan itu dilakukan agar pemerintah negara berkembang bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya sendiri. "Misalnya di bidang kesehatan atau pendidikan. Jika negara-negara tersebut memilih untuk mengabaikan hal itu, maka kami akan melakukan pengurangan dana," lanjut Mordaunt.
Kebijakan itu menuai reaksi beragam. Direktur One Campaign Romilly Greenhill mengkritik rencana Inggris yang akan menarik diri dari negara yang masih berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya.
“Saya sepakat bahwa negara-negara perlu berinvestasi pada masyarakatnya, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, masih terdapat kesenjangan pendanaan yang signifikan di semua negara berpenghasilan rendah,” ujar Romilly Greenhill.
Daniel Bruce, Chief Executive Internews, perusahaan media non profit mengatakan rencana pemotongan dana bantuan tersebut justru tak menyelesaikan masalah. Negara-negara yang tidak berinvestasi pada rakyatnya sendiri merupakan gejala dari masalah yang lebih besar, seperti pemerintahan yang tidak akuntabel, masyarakat sipil yang lemah, serta kebebasan pers yang terbatas.
“Alih-alih secara sewenang-wenang memotong bantuan untuk negara-negara yang tidak mendukung rakyatnya, kita perlu memperkuat masyarakat mereka untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah mereka sendiri. Jika kita gagal melakukannya, maka orang yang paling rentan di planet ini akan menderita lebih banyak lagi,” pungkasnya.
