Indonesia sebagai inisiator pembentukan forum negara-negara kepulauan dan negara pulau (Archipelagic and Island States/AIS). RI memberikan sumbangan dana US$1 juta setara Rp14 miliar untuk Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dana penjaminan sebesar US$1 juta ini digelontorkan secara bertahap dari APBN 2020 sampai dengan APBN 2021.
"(Dana) US$1 juta sudah masuk, dan nanti UNDP juga butuh pendanaannya. Sehingga nanti sekretariat ini bisa segera berjalan," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (17/7).
Untuk diketahui, Forum AIS digagas oleh Indonesia bersama UNDP, sebagai wadah untuk menjalin kerja sama yang konkret atas semua tantangan yang terjadi di negara-negara kepulauan. Terutama di tengah situasi iklim pemanasan global.
Beberapa proyek yang dijalankan nantinya, kata Luhut, di antaranya untuk mengatasi abrasi, sampai kepada sektor-sektor keekonomian guna menyejahterakan ekonomi rakyat yang tinggal di pulau-pulau.
"BPPT melakukan assestment dari sisi keekonomian, dan juga dari sisi teknologi. Sementara tadi lihat keekonomian itu akan bikin tambak budidaya udang dan kepiting," tuturnya.
Selain itu, kata Luhut, Indoneisa juga akan bekontribusi terhadap pelatihan-pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada 49 anggota negara AIS yang lain dalam hal mencegah erosi di laut.
"Kontribusi pada mereka pengalaman kita terhadap mangrove bisa ada kontribusi pada mereka. Jadi ada pelatihan-pelatihan SDM sudah kita lakukan," kata Luhut menjelaskan.
Untuk diketahui, forum AIS merupakan wadah bagi pemerintah negara-negara anggota untuk terlibat dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, mengenai isu perlindungan laut.
Isu tersebut adalah mitigasi perubahan iklim manajemen bencana, tantangan dan peluang ekonomi, sampah plastik di laut, serta tata kelola maritim.
Forum AIS terdiri dari 49 negara, di antaranya Singapura, Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, Madagaskar, Sri Lankaa, dan Inggris.
Sebelumnya, UNDP sudah meminta pemerintah Indonesia agar menjaminkan dana US$1 juta, sementara lembaga internasional itu akan menghimpun uang dari berbagai pihak.