Iran sebut AS ikut campur urusan pilpres

Iran pada Selasa (22/6) menuduh Amerika Serikat campur tangan karena mengatakan pilpresnya tidak bebas dan adil karena faksi-faksi politik saling menyalahkan atas rekor jumlah pemilih yang rendah dan jumlah surat suara yang tidak sah.

Ebrahim Raisi, hakim garis keras yang berada di bawah sanksi AS, memperoleh kemenangan dalam pilpres pada Sabtu (19/6). 

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS pada Senin (21/6) mengatakan bahwa Washington menilai terpilihnya Raisi sebagai presiden baru Iran sebagai proses yang dibuat-buat.

Lebih lanjut, Kemlu AS menegaskan kembali pandangan bahwa pilpres tersebut tidak bebas dan tidak adil.

Teheran secara tegas menolak kritik dari AS.

"Kami menganggap pernyataan ini sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri kami, bertentangan dengan hukum internasional dan menolaknya," kata juru bicara pemerintah Iran, Ali Rabiei, seperti dikutip dari media pemerintah. 

Rabiei menegaskan, Washington tidak memiliki wewenang untuk mengungkapkan pandangan tentang pilpres di negara lain.

Pada Senin, sekitar 150 mantan pejabat PBB dan pakar hak asasi manusia dan hukum internasional meminta sebuah surat untuk komisi penyelidikan internasional atas pembunuhan di luar proses hukum terhadap ribuan tahanan politik Iran pada 1988 di mana Raisi dituduh terlibat.

Jumlah pemilih dalam pilpres Iran pekan lalu berada pada rekor terendah, sekitar 48,8% dengan sebanyak 3,7 juta surat suara yang dinyatakan tidak sah.

Surat kabar lokal, Kayhan, mengatakan jumlah pemilih terendah pilpres dalam empat dekade terakhir adalah karena kesulitan ekonomi Iran, yang sebagian besar disalahkan pada pemerintahan Presiden Hassan Rouhani.

"Dapat dikatakan tanpa keraguan bahwa banyak persoalan terkait mata pencaharian dan tekanan yang membebani rakyat oleh pemerintah selama delapan tahun terakhir telah menjadi salah satu alasan utama rendahnya tingkat partisipasi pemilih," lapor Kayhan.