Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (11/9) mengumumkan bahwa Bahrain dan Israel telah sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik mereka. Trump menyebut kesepakatan itu sebagai terobosan bersejarah.
Dalam sebuah pernyataan bersama, AS, Bahrain, dan Israel menyatakan, kesepakatan itu tercapai setelah Trump berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa pada Jumat.
"Ini adalah terobosan bersejarah untuk perdamaian lebih lanjut di Timur Tengah," bunyi pernyataan itu.
Kesepakatan tersebut muncul tak lama setelah Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan kesepakatan serupa pada bulan lalu.
Lebih lanjut, Trump menjelaskan bahwa Bahrain akan bergabung dengan Israel dan UEA untuk upacara penandatanganan kesepakatan di Gedung Putih, Washington, pada 15 September.
"Tidak terpikirkan bahwa kesepakatan semacam ini bisa terjadi dalam waktu yang begitu cepat," tutur Presiden Trump.
Menantu Trump dan penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner, menyebut perjanjian itu sebagai puncak dari empat tahun kerja keras pemerintahan Trump.
"Kita sedang melihat awal dari Timur Tengah yang baru. Presiden Trump benar-benar berhasil mengamankan aliansi dan kemitraan dalam upaya mewujudkannya," kata Kushner.
Dalam pernyataan berbahasa Ibrani, PM Netanyahu mengatakan, perjanjian dengan Bahrain akan mendorong upaya perdamaian.
Sementara itu, Bahrain pada Jumat menyatakan bahwa pihaknya mendukung perdamaian yang adil dan komprehensif di Timur Tengah. Raja Hamad menekankan, perdamaian tersebut harus didasarkan pada solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Dianggap sebagai pengkhianatan
Para pemimpin Palestina telah mengkritik negara-negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel sementara negara itu melanjutkan pendudukan militernya di tanah Palestina.
Menurut otoritas Palestina, kesepakatan semacam itu dapat memicu penguatan status quo.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengecam langkah Bahrain. Mereka menyebut kesepakatan Bahrain-Israel sebagai sebuah tikaman pengkhianatan bagi Palestina.
Sejak menjabat, Trump telah mengejar kebijakan pro-Israel yang kukuh. Hal tersebut diwujudkan mulai dari memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem hingga memerintahkan PLO untuk menutup kantornya di Washington.
Selain itu, pemerintahan Trump pun mengakui pendudukan Israel di Dataran Tinggi Golan.
Presiden AS dan penasihatnya telah memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai "Kesepakatan Abad Ini", sebuah proposal untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Mereka telah mendekati negara-negara Arab untuk mencoba menggalang dukungan bagi inisiatif itu.