Norwegia, Irlandia dan Spanyol mengatakan bahwa mereka mengakui negara Palestina. Ini merupakan sebuah langkah bersejarah yang menuai kecaman dari Israel dan kegembiraan dari masyarakat Palestina.
Sikap ini membuat Israel segera memerintahkan kembali duta besarnya dari Norwegia dan Irlandia. Pengakuan resmi akan dilakukan pada 28 Mei. Perkembangan ini merupakan sebuah langkah menuju aspirasi lama Palestina yang muncul di tengah kemarahan internasional atas jumlah korban jiwa warga sipil dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza setelah serangan Israel di sana.
Norwegia adalah negara pertama yang mengumumkan keputusannya untuk mengakui negara Palestina. "Tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah jika tidak ada pengakuan," kata Perdana Menteri Jonas Gahr Støre.
“Dengan mengakui negara Palestina, Norwegia mendukung rencana perdamaian Arab,” katanya. Ia menambahkan bahwa negara Skandinavia akan “menganggap Palestina sebagai negara merdeka dengan segala hak dan kewajiban yang diperlukan.
Beberapa negara Uni Eropa dalam beberapa minggu terakhir mengindikasikan bahwa mereka berencana untuk memberikan pengakuan tersebut, dengan alasan bahwa solusi dua negara sangat penting untuk perdamaian abadi di kawasan. Keputusan tersebut dapat menghasilkan momentum bagi pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Uni Eropa lainnya dan dapat memacu langkah-langkah lebih lanjut di PBB, sehingga memperdalam isolasi Israel.
Norwegia, yang bukan anggota UE, telah menjadi pendukung kuat solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
“Teror dilakukan oleh Hamas dan kelompok militan yang bukan pendukung solusi dua negara dan negara Israel,” kata pemimpin pemerintah Norwegia. “Palestina mempunyai hak mendasar untuk menjadi negara merdeka.”
Sejak serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh militan pimpinan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, pasukan Israel telah memimpin serangan di tepi utara dan selatan Jalur Gaza pada bulan Mei, yang menyebabkan eksodus baru ratusan ribu orang, dan secara tajam membatasi aliran bantuan, meningkatkan risiko kelaparan para pengungsi.
Pengumuman pada hari Rabu ini disampaikan lebih dari 30 tahun setelah perjanjian Oslo pertama ditandatangani pada tahun 1993. Sejak itu, “Palestina telah mengambil langkah-langkah penting menuju solusi dua negara,” kata pemerintah Norwegia.
Ditambahkan bahwa Bank Dunia menetapkan negara Palestina telah memenuhi kriteria utama untuk berfungsi sebagai sebuah negara pada tahun 2011, bahwa lembaga-lembaga nasional telah dibangun untuk memberikan layanan penting kepada penduduknya.
“Perang di Gaza dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat secara terus menerus membuat situasi di Palestina lebih sulit dibandingkan beberapa dekade terakhir,” katanya.
Saat menyampaikan pengumumannya, Perdana Menteri Irlandia Simon Harris mengatakan langkah tersebut dikoordinasikan dengan Spanyol dan Norwegia dan bahwa ini adalah hari bersejarah dan penting bagi Irlandia dan Palestina. Dia mengatakan hal itu dimaksudkan untuk membantu membawa konflik Israel-Palestina menuju resolusi melalui solusi dua negara.
Harris mengatakan menurutnya negara-negara lain akan bergabung dengan Norwegia, Spanyol dan Irlandia dalam mengakui negara Palestina dalam beberapa minggu mendatang.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, pemimpin Sosialis Spanyol sejak 2018, menyampaikan pengumuman yang diharapkan tersebut kepada parlemen negara tersebut pada hari Rabu. Dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan berkeliling negara-negara Eropa dan Timur Tengah untuk menggalang dukungan bagi pengakuan tersebut, serta kemungkinan gencatan senjata di Gaza.
“Kami tahu bahwa inisiatif ini tidak akan mengembalikan masa lalu dan nyawa yang hilang di Palestina, namun kami percaya bahwa ini akan memberikan dua hal yang sangat penting bagi rakyat Palestina untuk masa kini dan masa depan mereka: martabat dan harapan,” kata Sánchez.
“Pengakuan ini tidak merugikan siapa pun, tidak merugikan rakyat Israel,” tambah Sánchez, sambil mengakui bahwa hal itu kemungkinan besar akan menyebabkan ketegangan diplomatik dengan Israel. “Ini adalah tindakan yang mendukung perdamaian, keadilan dan konsistensi moral.”
Sánchez berpendapat bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mendukung kelangsungan solusi dua negara yang menurutnya “berada dalam bahaya serius” dengan adanya perang di Gaza. Dia mengatakan jelas bahwa Netanyahu tidak memiliki proyek perdamaian, dan mengakui bahwa perang melawan kelompok teroris Hamas adalah sah.
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Spanyol José Albares mengatakan dia telah memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tentang niat pemerintahnya untuk mengakui negara Palestina.
Hugh Lovatt, peneliti kebijakan senior di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, mengatakan pengakuan ini merupakan langkah nyata menuju jalur politik yang mengarah pada penentuan nasib sendiri Palestina.
Namun agar hal ini bisa berdampak, katanya, hal ini harus dilakukan dengan langkah-langkah nyata untuk melawan aneksasi Israel dan penyelesaian wilayah Palestina – seperti pelarangan produk pemukiman dan jasa keuangan.
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz memerintahkan duta besar Israel dari Irlandia dan Norwegia untuk segera kembali ke Israel. Dia berbicara sebelum pengumuman Spanyol.
“Irlandia dan Norwegia bermaksud mengirimkan pesan hari ini kepada Palestina dan seluruh dunia: terorisme ada akibatnya,” kata Katz. Dia mengatakan bahwa pengakuan tersebut dapat menghambat upaya untuk mengembalikan sandera Israel yang ditahan di Gaza dan membuat gencatan senjata menjadi kecil kemungkinannya dengan memberi penghargaan kepada para jihadis Hamas dan Iran. Ia juga mengancam akan memanggil kembali duta besar Israel untuk Spanyol jika negaranya mengambil sikap serupa.
Mengenai keputusan Israel untuk memanggil kembali duta besarnya di Oslo, Gahr Støre mengatakan, "kami akan memperhatikan hal itu. Ini adalah pemerintahan yang banyak berselisih paham dengan kami. Yang kami sepakati adalah mengutuk serangan kejam Hamas pada 7 Oktober."
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang berbicara setelah pengumuman Norwegia, menyambut baik langkah tersebut dan meminta negara-negara lain untuk mengikuti langkah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Wafa, Abbas mengatakan keputusan Norwegia akan mengabadikan “hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri” dan mendukung upaya untuk mewujudkan solusi dua negara dengan Israel.
Sekitar 140 negara telah mengakui negara Palestina – lebih dari dua pertiga negara anggota PBB – namun tidak ada negara besar di Barat yang mengakuinya. Langkah ini dapat memberikan tekanan lebih besar pada negara-negara kelas berat di benua itu, Prancis dan Jerman, untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka.
Amerika Serikat dan Inggris, antara lain, mendukung gagasan negara Palestina merdeka yang berdiri berdampingan dengan Israel sebagai solusi terhadap konflik paling sulit di Timur Tengah. Namun mereka bersikeras bahwa kemerdekaan Palestina harus dicapai sebagai bagian dari penyelesaian yang dinegosiasikan.
Ketua Liga Arab menyebut langkah yang diambil ketiga negara Eropa itu sebagai "langkah berani".
“Saya salut dan berterima kasih kepada ketiga negara atas langkah yang menempatkan mereka di pihak yang benar dalam sejarah konflik ini,” tulis Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit di platform media sosial X.
Turki juga memuji keputusan tersebut, dan menyebutnya sebagai langkah penting menuju pemulihan hak-hak rakyat Palestina yang dirampas. Kementerian Luar Negeri Turki juga mengatakan langkah tersebut akan membantu Palestina mendapatkan status yang layak di mata komunitas internasional.
Sementara itu, di Yerusalem, seorang menteri pemerintah sayap kanan melakukan kunjungan provokatif ke situs suci yang disucikan bagi orang Yahudi dan Muslim. Kunjungan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa, yang oleh orang Yahudi disebut sebagai Temple Mount, kemungkinan akan meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah.(qantara)
