Gerakan anti-kemapanan menyapu sejumlah negara di Eropa. Setelah sebelumnya Inggris menggemparkan dunia dengan pilihan meninggalkan Uni Eropa (UE) alias Brexit beberapa waktu lalu, kini giliran Italia yang mengarah ke sana. Senada dengan Inggris, keinginan meninggalkan UE di Italia juga disebabkan oleh "tsunami" anti-kemapanan yang turut menyapu Eropa sejak bertahun lalu.
Di Italia, gerakan politik anti-kemapanan Five Star Movement (FSM) dan Partai Liga berhaluan sayap kanan berhasil membentuk koalisi pemerintahan. Itu menjadi langkah penting selang dua bulan pelaksanaan pemilu parlemen.
Luigi Di Maio dari FSM dan Matteo Salvin Liga akan diberikan waktu hingga Minggu (13/5) untuk menyelesaikan berbagai perbedaan. Prospek gerakan populis dan pemerintahan anti-Uni Eropa (UE) telah memicu kekhawatiran investor.
Namun jika kesepakatan berakhir dengan ketegangan politik, maka pemilu parlemen akan kembali digelar. "Kita akan memberikan respons secepatnya mengenai pembentukan pemerintahan koalisi," demikian pernyataan Maio dan Matteo dilansir BBC, Jumat (11/5).
Mereka berdua belum menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan dan kebijakan seperti apa yang menjadi prioritas. "Saya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kebahagiaan saya sehingga kita bisa mulai menyelesaikan permasalahan Italia," ungkapnya di Maio.
Jika program disetujui, anggota FSM diperkirakan bisa memberikan pilihan secara online. Itu dikarenakan gerakan tersebut sangat percaya dengan demokrasi langsung.
Sebelumnya Presiden Italia Sergio Mattarella memberikan tenggat waktu untuk negosiasi pembanguman koalisi pada Kamis sore. Tapi, tenggat waktu itu diperpanjang karena belum ada kesepakatan dalam isu UE dan mata uang Euro.
"Sungguh memalukan ketika memiliki pandangan solusi abad 19 untuk memecahkan solusi abad ke-21," kata Mattarella.
Sebenarnya, FSM dan Liga merupakan pilihan terbaik dalam membangun koalisi. Mereka memiliki kesamaan ideologi sebagai partai populis, anti kemapanan, dan ingin mengakhiri hubungan Italia dan UE.
Selain dua negara tersebut, sejumlah negara lain di Uni Eropa juga merasakan "tsunami" anti-kemapanan. Mereka antara lain Belanda, Yunani, Skotlandia, Iralandia Utara, Jerman, Perancis, dan Austria.