Italia wajibkan pekerjanya menunjukkan bukti vaksinasi

Pemerintah Italia pada Kamis (16/9), menyetujui kesepakatan mengenai langkah meminimalisir meningkatnya kasus Covid-19 di Italia. Kesepakatan tersebut berisikan tentang peraturan yang mewajibkan semua pekerja untuk menunjukkan bukti vaksinasi, tes negatif, atau pemulihan baru-baru ini dari infeksi.

Aturan baru tersebut mulai berlaku pada 15 Oktober 2021 dalam upaya untuk meningkatkan jumlah vaksinasi dari warga Italia. Setiap pekerja yang gagal menunjukkan sertifikat kesehatan yang sah akan dikenai sanksi tidak akan digaji, namun tetap tidak dapat dipecat.

Orang-orang yang mengabaikan keputusan tersebut dan pergi bekerja tanpa menghiraukan akan mendapat denda uang sebesar 600 hingga 1.500 euro (US$705-US$1.175). Sedangkan Sanksi untuk pemilik perusahaan sebesar 400-1000 euro.

"Tidak ada hal seperti ini yang pernah dilakukan di Eropa. Kami menempatkan diri pada garis depan internasional," kata Menteri Administrasi Publik Renato Brunetta.

Dia menambahkan, pemerintah mengharapkan dengan adanya peraturan baru tersebut dapat berdampak pada percepatan dan peningkatan vaksinasi  di Italia dalam waktu satu bulan.

Di negara Uni Eropa, terdapat pembuatan kartu vaksin yang dinamakan dengan “Green Pass”. Namun banyak juga dari negara-negara tersebut yang tidak mewajibkan para pekerja nya untuk membuat kartu tersebut. 

Pass ini awalnya dirancang untuk memudahkan perjalanan keliling Eropa. Italia menjadi salah satu negara yang memberlakukan persyaratan tersebut bagi mereka yang ingin mengakses tempat-tempat seperti museum, gym, dan lain lain.

Politikus Italia, Mario Draghi yang tidak hadir pada konferensi pers Kamis (16/9), sebelumnya mendapat perlawanan terhadap perpanjangan Green Pass dari salah satu pemangku kepentingan utama dalam pemerintahannya, Matteo Salvini.

Namun, partai dari Salvini terpecah dalam masalah ini dan kabinet akhirnya menyetujui keputusan tersebut.
Ada protes di seluruh negeri dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi sebagian besar partai politik serta federasi pengusaha utama telah mendukung langkah itu, dan berharap hal itu akan mencegah kembali diberlakukannya sistem lockdown.

Para pemimpin serikat pekerja, mengatakan tes harus diberikan secara gratis kepada pekerja yang menolak untuk divaksinasi, yang memungkinkan mereka untuk tetap bekerja.

Pemerintah menolak permintaan ini, tetapi mengatakan harga tes akan dibatasi pada 15 euro untuk tujuan kerja, jauh di bawah biaya saat ini.