Jepang dan Australia prihatin Myanmar bubarkan partai Aung San Suu Kyi

Jepang dan Australia pada hari Rabu (29/3) menyatakan keprihatinan atas pembubaran partai yang berkuasa di Myanmar. Mereka mendesak pemerintah militer untuk mengejar proses yang lebih inklusif mengembalikan negara itu ke demokrasi.

Junta yang berkuasa di Myanmar pada Selasa membubarkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi dan 39 partai lainnya. Alasan pembubaran karena 40 partai itu gagal memenuhi tenggat waktu untuk mendaftar pemilu yang akan memperpanjang cengkeraman kekuasaan militer.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada awal 2021 yang menjungkirbalikkan demokrasi tentatif selama satu dekade. Menyusul kemudian pelbagai tindakan keras berdarah terhadap protes yang menimbulkan perjuangan bersenjata melawan junta. Lebih dari satu juta orang telah mengungsi akibat pertempuran, menurut PBB.

Pemimpin terguling Myanmar Aung San Suu Kyi, 77, menjalani hukuman 33 tahun penjara karena berbagai pelanggaran dan puluhan sekutu NLD-nya juga dipenjara atau telah melarikan diri. NLD telah berulang kali mengesampingkan pendaftaran dalam pemilu, yang belum ada jadwal yang ditetapkan, menyebutnya tidak sah.

"Kami sangat prihatin bahwa dikeluarkannya NLD dari proses politik akan membuat semakin sulit untuk memperbaiki situasi," kata Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah pernyataan.

"Jepang sangat mendesak Myanmar agar segera membebaskan pejabat NLD, termasuk Suu Kyi, dan menunjukkan jalan menuju penyelesaian masalah secara damai dengan cara yang melibatkan semua pihak terkait," tambah pernyataan tersebut.

Seorang juru bicara militer Myanmar tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar. Pemimpinnya Min Aung Hlaing pada hari Senin mendesak kritikus internasional untuk mendukung upayanya memulihkan demokrasi.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan sangat prihatin tentang penyempitan lebih lanjut ruang politik di Myanmar karena persyaratan pendaftaran pemilu yang ketat.

Dikatakan semua pemangku kepentingan harus diizinkan berpartisipasi dalam proses politik dan memperingatkan pengecualian mereka dapat menyebabkan kekerasan dan ketidakstabilan lebih lanjut.

"Kami akan terus memantau tindakan rezim, dan menyerukan pemulihan demokrasi termasuk pemilihan yang kredibel," bunyi komunike Deplu Australia.