Jepang dan Korea Selatan tekankan dialog soal konflik kerja paksa

Jepang dan Korea Selatan pada Rabu (21/8) menyepakati perlunya dialog untuk menyelesaikan perseteruan mengenai kompensasi kerja paksa pada masa perang yang telah menjalar ke hubungan dagang kedua negara.

"Dalam hal ini, saya ingin secara tegas membuat kemajuan menuju penyelesaian," ungkap Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono usai bertatap muka dengan timpalannya, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha di Beijing, China.

"Saya rasa fakta bahwa kita ... mampu bicara dalam situasi yang sulit ini dapat mengarah pada kemajuan besar dalam menyelesaikan masalah. Saya ingin tetap berhubungan erat dan melanjutkan pembicaraan."

Selain itu, Kono menyatakan bahwa pihaknya ingin agar Jepang dan Korea Selatan mempertahankan pakta berbagi intelijen militer.

"Ini adalah kerangka kerja penting bagi AS, Jepang dan Korea Selatan dan ... harus dipertahankan," kata Kono, seraya menambahkan bahwa dia telah membahas isu ini dengan Menlu Kang.

Meski demikian, belum ada keputusan yang diumumkan Seoul terkait isu ini.

Dalam kesempatan yang sama, Menlu Kono mendesak China dan Korea Selatan untuk menghentikan pembatasan impor terhadap produk dari daerah-daerah di sekitar lokasi bencana nuklir Fukushima, di mana tiga reaktor mengalami lelehan pascagemba dan tsunami pada 2011.

Seorang pejabat Korea Selatan mengatakan, kedua belah pihak mengulang kembali posisi mereka tetapi pertemuan ini bermakna memulihkan dialog diplomatik dan menekankan lagi pentingnya untuk terus berkomunikasi. Demikian seperti dilansir kantor berita Korea Selatan, Yonhap.

Hubungan dua negara tetangga yang sama-sama merupakan sekutu utama AS di Asia memburuk setelah pada Oktober 2018 Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan sejumlah perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada para pekerja paksa masa perang. Langkah tersebut sangat dikejam Jepang karena menurut mereka isu ini telah selesai di bawah perjanjian 1965 yang menormalisasi hubungan mereka.

Perseteruan merambah ke perdagangan setelah Jepang memperketat kontrol ekspor pada bahan-bahan penting bagi produsen chip Korea Selatan dan kemudian menyingkirkan Negeri Ginseng dari daftar putih ekspor jalur cepat. Seoul kemudian mengambil langkah serupa.

Sementara itu, jumlah wisatawan Jepang yang berkunjung ke Jepang bulan lalu turun ke level terendah dalam hampir satu tahu terakhir di tengah boikot produk dan layanan Jepang.

Menurut Yonhap, Menlu Kang mendesak agar Jepang melonggarkan kontrol ekspornya. Diplomat Korea Selatan itu juga menyampaikan kekhawatiran tentang laporan media dan klaim kelompok lingkungan internasional bahwa Jepang berencana untuk membuang air yang terkontaminasi dari pembangkit nuklir Fukushima ke laut.