Atase Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Kazuhiko Shimizu mengatakan bahwa Indonesia menderita kerugian akibat maraknya aksi penangkapan ikan secara ilegal di perairan dalam negeri. Sementara itu, menurutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI belum memiliki kapal yang mampu mengawasi perairan berombak tinggi.
Untuk itu, pemerintah Jepang akan memberikan satu kapal pengawas atau coast guard milik Biro Perikanan Jepang. Kapal bernama Hakurei Marui tersebut akan diserahkan kepada KKP RI pada 2021.
"Kami juga akan memberikan dana hibah sebesar Rp220 miliar kepada pemerintah Indonesia untuk melaksanakan perbaikan dan perlengkapan komponen kapal tersebut," jelas Shimizu dalam jumpa pers di Kedubes Jepang pada Jumat (14/2).
Hakurei Maru dirancang memiliki ketahanan berlayar di perairan dengan ombak yang relatif tinggi. Kapal coast guard sepanjang 63,37 meter itu dapat menampung maksimal 29 awak.
Dia menjelaskan bahwa pada Jumat pagi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Direktur Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto telah menandatangani nota mengenai pemberian kapal coast guard tersebut.
Jepang berharap bantuan itu dapat meningkatkan kemampuan pihak berwenang Indonesia dalam mencegah penangkapan ikan secara ilegal di perairan dalam negeri serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia.
"Kerja sama tersebut juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas penegakan hukum maritim Indonesia dan berkontribusi dalam mewujudkan Samudra Hindia yang bebas dan terbuka," lanjut dia.
Shimizu menjelaskan bahwa pemberian kapal coast guard tersebut merupakan bagian dari kesepakatan Jepang dan Indonesia pada 2017 mengenai pembangunan pulau-pulau terluar dan pengawasan kegiatan perikanan di Indonesia.
Selain itu, Shimizu menjelaskan bahwa Jepang berencana untuk mengadakan pelatihan staf KKP RI terkait bidang perbaikan dan pengoperasian kapal coast guard tersebut. Pelatihan ini dijadwalkan untuk digelar di Jepang.
Pembangunan 6 pulau terluar
Pada Jumat, Dubes Ishii dan Santo juga menandatangani nota lainnya terkait kerja sama bantuan hibah senilai Rp374,54 miliar untuk proyek pembangunan fase kedua sektor perikanan di enam pulau terluar di Indonesia. Fase kedua merupakan lanjutan dari kerja sama pembangunan pada fase pertama senilai Rp315 miliar pada Juni 2018.
Enam pulau yang menjadi target pembangunan adalah Natuna, Sabang, Morotai, Saumlaki, Moa, dan Biak. Jepang menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam proyek pembangunan ini.
"Salah satu prioritas pemerintah Indonesia adalah untuk meniadakan kesenjangan sosial melalui pembangunan pulau terluar," jelas Shimizu. "Oleh karena itu, kami ingin terus memberikan bantuan dana dan teknis di bidang pembangunan pulau terluar."
Proyek tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan fasilitas maritim termasuk pelabuhan, dermaga, dan tanggul di enam pulau terluar di Indonesia.
"Jepang akan melaksanakan prosedur dan persiapan yang diperlukan. Kami akan memulai sebagian konstruksi di Pulau Biak terlebih dahulu pada akhir Februari," ujar dia.
Dia menyebut, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan hasil perikanan dan mendorong distribusi perikanan ke luar pulau demi merevitalisasi industri perikanan serta penghasilan nelayan setempat.
Konstruksi fase kedua rencananya akan dimulai secara penuh pada Oktober 2020. Proyek tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 2023.
