Kosovo terbuka untuk pemilu ulang di kota-kota yang dilanda kerusuhan

Kosovo terbuka untuk kemungkinan pemilu baru di empat kota mayoritas Serbia utara setelah kerusuhan, tetapi langkah-langkah lain perlu diambil sebelum itu. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Kosovo Donika Gervalla-Schwarz pada Selasa (6/6).

Kekerasan berkobar sejak pihak berwenang Kosovo mendaulat para walikota etnis Albania setelah terpilih dengan jumlah pemilih hanya 3,5%. Tindakan itu membuat marah warga etnis Serbia yang merupakan mayoritas di wilayah tersebut dan yang telah memboikot pemilu lokal.

Gervalla-Schwarz, berbicara setelah bertemu dengan Menlu Ceko di Praha. Seraya mengatakan diakhirinya kekerasan adalah syarat utama untuk mempertimbangkan pemilu baru.

"Ya, kami terbuka untuk pemilihan di empat kota itu, tetapi untuk mengadakan pemilihan baru kami membutuhkan langkah-langkah di antaranya," katanya.

Dia menyebutkan Kosovo juga membutuhkan "komitmen dari pemerintah Serbia bahwa mereka tidak akan lagi mengancam warga etnis Serbia di Kosovo untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu," menambahkan bahwa orang seharusnya tidak merasakan ancaman kekerasan massa.

Bala bantuan untuk pasukan penjaga perdamaian NATO mulai tiba di Kosovo pekan ini setelah kerusuhan.

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan yang diakui secara internasional dari Serbia pada 2008, meskipun ditolak oleh Beograd. Warga Serbia di utara Kosovo mencari otonomi untuk wilayah mereka di bawah kesepakatan 2013 yang belum dilaksanakan.

Pekan lalu, seorang pembantu Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara dengan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic, mendorong Serbia untuk menarik pasukan bersenjata yang ditempatkan di dekat perbatasan dan mendesak pengunjuk rasa untuk tetap damai.

"Kami memiliki beberapa tantangan dalam hubungan bilateral dalam berurusan dengan perdana menteri (Kurti)," kata diplomat senior AS untuk Balkan Barat Gabriel Escobar kepada wartawan di Kedubes AS di Pristina pada hari Selasa.

Kurti menepis kritik Barat dan menyalahkan Serbia karena mendanai dan mendukung warga asal Serbia di utara, yang tidak mengakui deklarasi kemerdekaan 2008 dan melihat Beograd sebagai ibu kota mereka.(reuters)