Pada Jumat (28/12), Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian bertemu dengan sejumlah petinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengklarifikasi dugaan persekusi terhadap masyarakat Uighur di provinsi Xinjiang.
Kunjungan Dubes Xiao ke PP Muhammadiyah ini dilakukan sebagai wujud keterbukaan informasi terkait kondisi sebenarnya di Xinjiang serta meningkatkan kesepahaman antara masyarakat Indonesia dengan China.
Dubes Xiao mengungkapkan bahwa pemberitaan yang dilaporkan media mengenai kondisi masyarakat Uighur di Xinjiang sebenarnya menyesatkan dan tidak mengandung kebenaran mau pun fakta.
"Kebebasan memeluk dan mempraktikkan agama itu dilindungi oleh UU di China," ungkap Dubes Xiao di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (28/12).
Dubes Xiao menerangkan bahwa kondisi di Xinjiang umumnya aman dan stabil, baik di bidang politik mau pun sosial. Masyarakat dari berbagai etnis, termasuk Uighur, dapat menikmati kebebasan beragama.
"China sangat menghormati hak kebebasan beragama. Masyarakat di Xinjiang bisa secara bebas memeluk agama masing-masing. Hak-hak beragama dilindungi oleh UU China," jelasnya.
Dia menambahkan bahwa masalah ekstremisme, terorisme, dan separatisme selalu menjadi ancaman besar bagi keamanan dan kestabilan setempat. Oleh karena itu, pemerintah China meminta pemerintah otonomi Xinjiang untuk mengambil serangkaian langkah deradikalisasi.
"Salah satunya melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi. Program ini sangat sukses," tegas Dubes Xiao.
Pria yang sempat menjabat sebagai konselor di Kedubes China di Amerika Serikat ini menegaskan bahwa pemberitaan mengenai kamp reedukasi tidak benar adanya. Nama asli dari tempat tersebut adalah lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi.
Dubes Xiao menepis kabar terjadinya praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia atas etnis Uighur dalam lembaga pendidikan tersebut.
"Lembaga itu secara gratis menyediakan kursus seperti produksi pakaian, pengolahan makanan, perakitan produk elektronik, serta tipografi dan pencetakan. Selain itu, ada konten pelajaran seperti bahasa Mandarin, ilmu hukum, dan keterampilan kerja," katanya.
Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang mengikuti kursus, mereka diberi upah dan ketika lulus akan direkomendasikan kepada perusahaan lokal sesuai dengan keterampilan masing-masing.
Dalam pertemuan tertutup itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberi masukan agar pemerintah China membuka akses masuk ke Xinjiang.
"Selain memberi penjelasan, kami memberi masukan agar provinsi Xinjiang terbuka untuk masyarakat internasional. Dengan keterbukaan ini, akan diketahui apa yang sesungguhnya terjadi di sana," kata Haedar.
Menanggapinya, Dubes Xiao menerangkan bahwa provinsi Xinjiang memang selalu terbuka untuk masyarakat lokal mau pun internasional. Dia menambahkan, bahkan pada tahun 2016 Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj sempat mengunjungi umat muslim di Xinjiang.
"Siapa saja bisa ke sana, tidak ada yang membatasi," ungkapnya.
Selain itu, Dubes Xiao menuturkan bahwa pada hari ini Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun sedang mengunjungi Xinjiang untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.
Dubes Djauhari dijadwalkan untuk berkunjung ke beberapa daerah dengan mayoritas penduduk muslim dan singgah ke lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi tersebut.
"Saya kira daripada mendengar kabar ini 100 kali, cukup melihat sekali saja untuk mengetahui kebenarannya. Kunjungan Dubes Djauhari ke Xinjiang ini pasti akan meningkatkan pemahaman masyarakat muslim Indonesia terhadap tindakan pemerintah China," terangnya.
