Lebih dari 1.000 warga sipil tewas akibat kerusuhan di Myanmar

Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 1.000 warga sipil sejak militer menggulingkan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dari kekuasaan pada 1 Februari.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak 1 Februari, ketika angkatan bersenjata merebut kekuasaan dalam kudeta kilat, memicu perbedaan pendapat ketika para pengunjuk rasa menuntut penegakan demokrasi.

Pasukan keamanan menanggapi gerakan antikudeta dengan keras, bahkan dilaporkan menggunakan peluru tajam terhadap warga sipil. Namun, massa antijunta tetap turun ke jalan setiap hari dalam demonstrasi yang menentang kudeta militer.

AAPP mengatakan, jumlah orang yang dibunuh oleh pasukan keamanan mencapai 1.006 pada Rabu (18/8).

"Selama militer berkuasa, mereka akan terus membunuh pemuda, profesional seperti dokter dan guru, serta pria, wanita dan anak-anak," kata Ko Bo Gyi, pejabat AAPP. "Mereka tidak hanya membunuh hidup kita tetapi juga masa depan negara dan harapan demokrasi."

AAPP telah dicap sebagai organisasi ilegal oleh junta militer dan kini beroperasi secara diam-diam.

Di tengah gejolak tersebut, Myanmar juga kewalahan menghadapi gelombang baru pandemik. Sejauh ini, negara itu telah mencatat lebih dari 363.000 kasus positif, termasuk 13.786 kematian akibat Covid-19.

Krisis kesehatan telah diperburuk oleh kurangnya perawatan medis formal karena banyak rumah sakit kekurangan staf akibat para pekerja kesehatan bergabung dalam aksi pemogokan nasional melawan junta.

Pasien juga enggan pergi ke rumah sakit yang dikelola militer, membuat antrean panjang untuk oksigen dan pasokan medis di apotek di seluruh Yangon.

Junta telah berulang kali membenarkan kudeta dengan menuduh kecurangan yang meluas dalam pemilu pada 2020.