Malaysia tahan tokoh oposisi Kamboja Mu Sochua

Pihak berwenang Malaysia menahan Wakil Ketua Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) Mu Sochua. Demikian diungkapkan pejabat Komisi HAM Malaysia pada Kamis (7/11).

Langkah tersebut diambil setelah Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha melarang tokoh oposisi Kamboja yang hendak kembali ke kampung halaman mereka menginjakkan kaki di wilayah negaranya. 

Mu Sochua ditahan di bandara Internasional Kuala Lumpur. Pendiri CNRP, Sam Rainsy, juga masuk daftar tokoh yang ingin pulang.

"Dia berada di ruang imigrasi di KLIA," kata Jerald Joseph, seorang pejabat Komisi HAM Malaysia.

Joseph mengatakan, pada Rabu, dia telah berbicara dengan Mu Sochua, yang telah diberitahu bahwa dia tidak akan dideportasi ke Kamboja. Tidak segera jelas ke mana pihak berwenang akan mengirimnya.

Pekan lalu, Thailand menolak Mu Sochua ketika dia terbang ke bandara internasional utama Bangkok. Dia kemudian terbang ke Indonesia, di mana Kedutaan Besar Kamboja pada Rabu (6/11) memintanya untuk ditangkap setelah dia menggelar konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Kamboja telah menangkap sedikitnya 48 aktivis oposisi tahun ini atas tuduhan berencana menggulingkan pemerintah Perdana Menteri Hun Sen. Puluhan aktivis oposisi lainnya yang melarikan diri dari Kamboja karena takut ditangkap telah bersumpah akan kembali untuk mendukung Rainsy.

Ketika ditanya di Jakarta bagaimana menurutnya respons pemerintah Kamboja tentang kembalinya para aktivis, Mu Sochua menuturkan bahwa pemerintah yang dipimpin PM Hun Sen benar-benar merasa terancam bahkan di luar perbatasan negara itu.

Mu Sochua menambahkan, "Dari sini saya akan ke Malaysia dan mereka akan mengikuti saya, mereka akan mengikuti kami sepanjang jalan. Apa yang mereka takutkan? Mereka benar-benar takut akan tekad rakyat Kamboja yang merespons positif seruan kami, yaitu 'Bersama, kita akan membangun Kamboja yang lebih baik'."

Human Rights Watch mengomentari penahanan Sochua di Malaysia dengan mengatakan, itu menggelikan.

"Dia tidak melakukan kesalahan dan harus segera dibebaskan dan diizinkan untuk melakukan konsultasi yang dia rencanakan dengan pemerintah Malaysia dan kelompok masyarakat sipil," kata Wakil direktur HRW untuk Asia Phil Robertson.