Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang dipenjara telah mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dia ingin mendapatkan dokumen yang menurutnya akan memungkinkan dia menjalani hukuman penjara sebagai tahanan rumah, menurut pengajuan pengadilan pada hari Rabu (3/4).
Dilansir US News, Najib dipidana karena korupsi dalam skandal 1MDB bernilai miliaran dolar.
Dalam permohonannya pada tanggal 1 April ke Pengadilan Tinggi Malaysia, Najib mengatakan dia telah menerima informasi yang jelas tentang "perintah tambahan" yang dikeluarkan oleh raja. Perintah tersebut menjadi lampiran keputusan dewan pengampunan. Isinya termaktub akan memberinya hak untuk menjalani sisa enam tahun tahanan rumah, menurut pengajuan pengadilan yang tersedia di situs web pengadilan.
Najib meminta pengadilan untuk memaksa pemerintah menjawab atau mengonfirmasi keberadaan perintah kerajaan tersebut, dan melaksanakan perintah tersebut jika memang ada, menurut dokumen yang diajukan.
Kantor jaksa agung, anggota dewan pengampunan, dan istana Pahang, negara bagian asal mantan raja, tidak segera menanggapi permintaan komentar dan klarifikasi. Pengacara Najib juga belum berkomentar.
Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur akan mendengarkan permohonan Najib pada hari Kamis (4/4).
Najib dinyatakan bersalah pada tahun 2020 atas tindak pidana pelanggaran kepercayaan dan penyalahgunaan kekuasaan karena secara ilegal menerima dana yang disalahgunakan dari unit dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Putusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan tinggi Malaysia pada tahun 2022.
Sekitar USD$4,5 miliar (Rp71,7 triliun) diduga dicuri dari 1MDB, dan sekitar US$1 miliar (Rp15,9 triliun) mengalir ke rekening Najib, kata penyelidik Malaysia dan AS.
Dewan pengampunan pada bulan Februari mengatakan Najib diperkirakan akan dibebaskan pada Agustus 2028, enam tahun setelah dia mulai menjalani hukumannya. Keputusan ini juga mengurangi denda yang dikenakan pada mantan perdana menteri, sehingga memicu keributan di Malaysia.
Najib juga mempertimbangkan untuk mengajukan petisi baru untuk pengampunan penuh.
Warga Malaysia marah pada awal Februari ketika dewan pengampunan mengumumkan bahwa hukuman penjara 12 tahun Najib akan dikurangi setengahnya dan dendanya dikurangi menjadi 50 juta ringgit (Rp167,6 miliar) dari 210 juta ringgit (Rp703,9 miliar).
Keputusan tersebut dibuat oleh raja saat itu Sultan Abdullah Ahmad Shah pada 29 Januari, sehari sebelum hari terakhirnya menjabat.
Najib dipenjara pada 2022 setelah gagal dalam upaya terakhirnya untuk membatalkan hukuman di pengadilan federal.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggambarkan skandal bernilai miliaran dolar di 1MDB, dana negara yang didirikan pada tahun 2009 hanya beberapa bulan setelah Najib menjadi perdana menteri, sebagai kasus kleptokrasi terbesar yang pernah terungkap.
Menurut South China Morning Post, Najib masih menghadapi setidaknya tiga persidangan lain terkait dengan 1MDB.
Pada hari Selasa (2/4), dua mantan manajer perusahaan eksplorasi minyak Saudi, PetroSaudi, diadili di Swiss atas tuduhan penipuan dan pencucian uang terkait skandal 1MDB beberapa tahun lalu.
Para terdakwa dari PetroSaudi – warga negara Swiss-Saudi dan warga negara Swiss-Inggris yang tidak disebutkan namanya karena alasan privasi – dituduh membuat skema pada tahun 2009 di mana 1MDB akan mendirikan usaha patungan berdasarkan premis yang salah.(usnews,scmp)
