Menlu AS: Iran langgar resolusi PBB

Mike Pompeo menegaskan bahwa Iran harus bertanggung jawab atas peluncuran satelit militernya.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan peluncuran satelit militer Iran melawan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dia menyatakan, Iran harus bertanggung jawab atas peluncuran satelit militer itu.

Korps Garda Revolusi Iran telah berhasil meluncurkan satelit militer pertama ke orbit di tengah peningkatan ketegangan dengan Amerika Serikat atas program nuklir dan rudalnya.

Militer AS mengatakan teknologi balistik jarak jauh yang digunakan untuk menempatkan satelit ke orbit dapat memungkinkan Teheran meluncurkan senjata jarak jauh, termasuk hulu ledak nuklir.

Teheran menyangkal pernyataan AS bahwa kegiatannya itu merupakan kedok untuk pengembangan rudal balistik. Iran menegaskan tidak pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir.

Resolusi PBB tahun 2015 "menyerukan" Iran untuk menahan diri hingga delapan tahun dari pengembangan rudal balistik untuk mengirimkan senjata nuklir. Resolusi dikeluarkan menyusul kesepakatan dengan enam kekuatan dunia untuk membatasi program nuklir Iran.

Beberapa negara berpendapat bahwa bahasa dalam resolusi itu tidak mewajibkan Iran untuk menghentikan program nuklirnya.

"Setiap negara memiliki kewajiban kepada PBB dan mengevaluasi apakah peluncuran rudal ini konsisten dengan resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Pompeo kepada wartawan, merujuk pada Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

"Saya pikir Iran perlu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan."

Sebagian besar sanksi PBB yang dijatuhkan pada Iran dicabut pada Januari 2016 ketika pengawas nuklir PBB mengonfirmasi bahwa Teheran memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian nuklir 2015 dengan Inggris, Prancis, Jerman, China, Rusia, dan Amerika Serikat. Namun, Iran masih dikenai embargo senjata, yang akan berakhir pada Oktober.

Sanksi dan pembatasan PBB terhadap Iran tercantum dalam resolusi 2015, yang juga mengabadikan perjanjian nuklir Iran 2015.

Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat sejak pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada 2018 menarik diri dari perjanjian itu dan menerapkan kembali sanksi AS terhadap Iran. (Ant)