Hadiri FPGH, Menlu nilai masyarakat dunia belum siap hadapi pandemi

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menilai, masyarakat internasional belum memiliki kesiapan yang baik dalam menghadapi pandemi sejak melanda pada 2020. Pernyataan disampaikan dalam Foreign Policy and Global Health Ministerial Meeting (FPGH) di New York, Amerika Serikat (AS), pada Senin (27/9) waktu setempat.

“Harus diakui, bahwa dunia tidak cukup memberikan perhatian baik dari sisi investasi waktu dan sumber daya dalam membangun infrastruktur kesehatan global yang lebih baik,” katanya dalam telekonferensi, Rabu (29/9).

Pertemuan FPGH merupakan salah satu dari rangkaian acara Sidang Umum ke-76 PBB. Kegiatan turut dihadiri menteri luar negeri dari enam negara anggota lainnya, yakni Afrika Selatan, Brasil, Norwegia, Prancis, Senegal, dan Thailand.

Retno melanjutkan, kerja sama internasional menjadi penting dilakukan dalam menghadapi pandemi. Dia juga menyarankan FPGH menjadi penggerak utama kerja sama internasional dalam menghadapi pagebluk.

Karenanya, menurutnya, anggota FPGH harus menjadi pendukung utama dalam mempromosikan kesetaraan akses vaksin bagi semua dan menolak diskriminasi. Isu ini juga menjadi poin utama yang disampaikan Indonesia dalam Sidang Umum ke-76 PBB.

Kemudian, Retno melanjutkan, infrastruktur kesehatan nasional yang kuat sangat dibutuhkan dalam membangun sistem tata kelola global yang lebih baik untuk menangani pandemi. Oleh sebab itu, FPGH diharapkan ikut membantu industri kesehatan.

“Diperlukan kemitraan guna membantu industri kesehatan di negara berkembang, utamanya meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi serta mempercepat penelitian dan pengembangan obat serta vaksin," paparnya.

Baginya, FPGH pun perlu mendukung langkah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam memperkuat tata kelola kesehatan global. Dukungan tersebut dibutuhkan agar semua negara anggota lebih siap dalam menghadapi pandemi di masa mendatang.

“Saya juga menekankan pentingnya negara FPGH untuk mendukung perjanjian internasional baru mengenai pandemi atau a new international treaty on pandemic sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama guna mendeteksi serta mencegah pandemi di masa mendatang dan memastikan akses terhadap teknologi medis bagi negara berkembang,” pungkasnya.