Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan bahwa China dapat menggunakan konflik militer untuk mengalihkan tekanan domestik jika perlambatan ekonomi terbesar kedua dunia itu mengancam legitimasi Partai Komunis. Hingga hari ini, Tiongkok masih terlibat perang dagang dengan Amerika Serikat, yang entah kapan akan berakhir.
Jelang Pilpres Taiwan pada Januari, China telah meningkatkan kampanye untuk penyatuan kembali dengan Taiwan yang dianggapnya sebagai provinsi yang membangkang, mengusir sejumlah sekutu diplomatik pulau itu dan menerbangkan patroli pengebom reguler di sekitarnya.
Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Menlu Joseph memberi perhatian pada perlambatan ekonomi China di tengah perang dagang dengan Amerika Serikat.
"Jika stabilitas internal adalah masalah yang sangat serius, atau perlambatan ekonomi telah menjadi persoalan yang sangat serius untuk ditangani, itu adalah saat di mana kita harus sangat berhati-hati," kata Joseph pada Rabu (6/11).
"Kita perlu mempersiapkan diri kita untuk situasi terburuk yang akan datang ... konflik militer."
Ekonomi China, meski masih tumbuh, diperkirakan akan melambat ke level terendah dalam 30 tahun terakhir. Itu menggarisbawahi tantangan yang berat bagi Beijing dalam meningkatkan stimulus untuk menjaga pertumbuhan yang telah menjadi dasar legitimasi politik Partai Komunis.
Joseph menuturkan bahwa situasi ekonomi di China dalam kondisi "oke" untuk saat ini, tetapi dia mendesak negara-negara lain untuk memerhatikan apa yang dia lihat sebagai persoalan, seperti pengangguran dan ketidakpuasan rakyat.
"Mungkin Xi Jinping sendiri dipertanyakan legitimasinya, dengan tidak mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Tiongkok," kata Joseph. "Ini adalah faktor yang mungkin menyebabkan para pemimpin Tiongkok memutuskan untuk mengambil tindakan eksternal demi mengalihkan perhatian domestik."
Menurut Joseph, agresi militer China yang berkembang di kawasan telah menjadi sumber ketegangan yang sangat serius yang memengaruhi banyak negara. Dia menambahkan bahwa Taiwan bagaimanapun berusaha memastikan perdamaian di selat.
"Kami tentu berharap bahwa Taiwan dan China dapat hidup bersama secara damai, tapi kami juga melihat ada masalah yang dipicu oleh China, dan kami akan coba mengatasinya," ujar Joseph.
Sejak Presiden Tsai Ing-wen menjabat pada 2016, Taiwan telah kehilangan tujuh sekutu diplomatiknya yang memilih berpaling ke China. Beijing mencurigai Tsai mendorong kemerdekaan resmi pulau tersebut, dan Presiden Xi Jinping memperingatkan bahwa itu akan mengarah pada bencana besar.
Ada pun Presiden Tsai sendiri telah menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud untuk mengubah status quo.
Pelajaran
Joseph menyatakan bahwa protes antipemerintah yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di Hong Kong telah memberikan pelajaran bagi Taiwan. Demonstrasi di Hong Kong, bekas jajahan Inggris, telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Xi sejak dia berkuasa pada 2012.
"Masyarakat di sini memahami bahwa ada sesuatu yang salah dengan model 'Satu Negara, Dua Sistem' yang dijalankan di Hong Kong ... Rakyat Taiwan tidak suka berada di dalam situasi yang sama," sebut Joseph.
Beijing telah berulang kali mengusulkan untuk memerintah Taiwan di bawah formula 'Satu Negara, Dua Sistem", mirip dengan yang berlaku di Hong Kong. Namun, pulau itu menolak untuk diperintah oleh Tiongkok yang autokrasi.
Joseph berjanji untuk membantu rakyat Hong Kong berjuang demi kebebasan dan demokrasi, bahkan jika perlu, pihaknya akan memberi bantuan kepada mereka secara individual.
Dia tidak merinci pernyataannya tersebut, namun menggarisbawahi bahwa Taiwan tidak akan campur tangan atas protes antipemerintah di Hong Kong.
Setelah beberapa berpaling ke Taiwan, praktis sekutu Taiwan tinggal 15 negara. Dan Joseph mengatakan bahwa China dapat merebutnya kembali dalam upaya untuk memengaruhi pemilih, menjegal Tsai dalam pilpres.
"Kami bekerja sama dengan AS dan sejumlah negara lain yang memiliki pandangan yang sama untuk memastikan peralihan relasi diplomatik tidak terjadi lagi," ujar Joseph.
AS sendiri tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan tetapi terikat oleh hukum untuk membantu pertahanannya.
