Meski warga Okinawa menolak, pangkalan militer AS akan tetap ada

Mayoritas pemilih dalam referendum di Okinawa menentang rencana relokasi pangkalan militer Amerika Serikat di pulau yang terletak di selatan Jepang itu. Namun, pemerintah pusat pada Senin (25/2) menegaskan akan terus maju dengan rencana pembangunannya.

Lebih dari 70% pemilih menentang relokasi pangkalan Futenma dalam sebuah referendum yang tidak mengikat pada Minggu (24/2), dengan jumlah pemilih 53%. 

Okinawa adalah tuan rumah bagi sebagian besar pasukan militer AS di Jepang, yang aliansinya dengan Washington merupakan pusat bagi keamanannya. Banyak penduduk Okinawa mengasosiasikan pangkalan AS dengan kejahatan, polusi, dan kecelakaan.

Gubernur Okinawa Denny Tamaki diminta untuk menghormati hasil referendum dan memberi tahu PM Shinzo Abe dan Presiden AS jika kesimpulan referendum didukung oleh lebih dari 25% pemilih yang memenuhi syarat.

Pemerintah pusat Tokyo dan otoritas Okinawa telah lama berselisih mengenai rencana relokasi pangkalan udara AS.

Sebuah perjanjian antara AS-Jepang menyerukan agar pemindahan pangkalan, yang dikelilingi oleh sekolah, rumah sakit, dan toko, ke daerah yang kurang berpenduduk di bagian utara Okinawa, Henoko.

Namun, bagaimanapun, penduduk Okinawa menginginkan agar pangkalan AS hengkang sepenuhnya dari pulau itu.

PM Abe pada Senin menegaskan bahwa pemerintah menganggap serius hasil referendum, dan akan berusaha untuk mendapatkan pengertian dari warga Okinawa, tetapi rencana untuk merelokasi pangkalan itu tidak dapat ditunda.

"Kita tidak bisa menghindari keharusan memindahkan Futenma, yang disebut sebagai pangkalan paling berbahaya di dunia," kata PM Abe seraya mengingatkan bahwa dua dekade telah berlalu sejak perjanjian itu dibuat. "Kita tidak bisa lagi menunda ini."

Sementara itu, Gubernur Tamaki meminta pemerintah pusat untuk menerima hasil referendum.

"Saya mendesak pemerintah untuk mengubah pandangan mereka bahwa memindahkan pangkalan ke Henoko adalah satu-satunya cara dan menghentikan pembangunan, serta melakukan lebih banyak dialog dengan kami tentang penutupan Futenma dan mengembalikan tanah kepada kami," ujar Tamaki.

Menurut Steven Reed, seorang mantan profesor di Chuo University, hasil referendum tidak mungkin mengubah sikap pemerintah pusat.

"Ini bukan masalah kebijakan pemerintah daerah. Ini isu kebijakan luar negeri dan kesepakatan telah dibuat," tutur Reed.

Reed menambahkan bahwa hasil referendum justru dapat menjadi peluru bagi oposisi, Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) jelang pemilihan majelis tinggi tahun ini.

CDPJ sendiri menentang rencana relokasi Futenma.

"Itu bisa membuat perbedaan besar dalam pemilihan berikutnya, baik di Okinawa maupun nasional," katanya.