Minggu ini, Irak eksekusi gantung 11 orang karena 'terorisme'

Pihak berwenang Irak telah mengeksekusi sedikitnya 11 orang yang dihukum karena “terorisme” minggu ini. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International pun memberi tanggapan. Mereka mengutuk kurangnya transparansi terhadap eksekusi tersebut.

Berdasarkan hukum Irak, pelanggaran terorisme dan pembunuhan dapat dihukum mati, dan keputusan eksekusi harus ditandatangani oleh presiden.

Sebuah sumber keamanan di provinsi Dhi Qar di Irak selatan mengatakan kepada AFP, Rabu (24/4), bahwa 11 “teroris dari kelompok Daesh” dieksekusi dengan cara digantung di sebuah penjara di kota Nasiriyah, “di bawah pengawasan tim kementerian kehakiman”.

Sumber medis setempat mengonfirmasi bahwa departemen kesehatan telah menerima 11 jenazah orang yang dieksekusi.

Mereka digantung pada hari Senin "berdasarkan Pasal 4 undang-undang anti-terorisme", tambah sumber tersebut, yang meminta tidak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah tersebut.

Kesebelas jenazah tersebut berasal dari provinsi Salahaddin dan tujuh jenazah telah dikembalikan ke keluarga mereka, kata pejabat medis.

Pengadilan Irak telah menjatuhkan ratusan hukuman mati dan seumur hidup dalam beberapa tahun terakhir bagi orang-orang yang dinyatakan bersalah karena menjadi anggota "kelompok teroris", sebuah pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman mati terlepas dari apakah terdakwa adalah seorang pejuang aktif.

Irak telah dikritik karena persidangannya yang dikecam oleh kelompok hak asasi manusia karena terburu-buru, dan pengakuan terkadang diperoleh melalui penyiksaan.

Amnesty dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu mengecam hukuman gantung terbaru tersebut karena “tuduhan terorisme yang terlalu luas dan tidak jelas”.

Dikatakan total 13 orang dieksekusi pada hari Senin, termasuk 11 orang yang “dihukum karena afiliasi mereka dengan kelompok bersenjata Daesh”.

Dua orang lainnya, yang ditangkap pada tahun 2008, "dihukum karena pelanggaran terkait terorisme berdasarkan KUHP setelah persidangan yang sangat tidak adil", kata Amnesty mengutip pengacara mereka.