Forum dengar pendapat mengenai perang antara Israel dan milisi Hamas yang digelar International Court of Justice (ICJ) di Den Haag, Belanda, resmi berakhir, Selasa (26/2) lalu. Setidaknya 54 negara dan tiga organisasi internasional menyampaikan pendapatnya mengenai perang yang sudah menewaskan nyaris 30 ribu orang itu.
Forum itu digelar sejak 19 Februari. Mayoritas negara sepakat perang tersebut harus diakhiri. Berbicara di akhir sesi dengar pendapat, Deputi Perdana Menteri Yordania, Ayman Safadi mengungkap horor perang di Gaza dan sejumlah area di Tepi Barat.
"Warga Palestina mati setiap hari karena perang ini. Mereka juga mati karena kelaparan dan kurangnya obat-obatan lantaran Israel mencegah makanan dan obat-obatan masuk ke zona perang. Agresi ini harus berakhir sesegera mungkin," kata Ayman seperti dikutip dari unric.org.
Ali Ahmad Ebraheem S. Al-Dafiri, Duta Besar Kuwait untuk Belanda mengatakan kekerasan yang terjadi di Gaza merupakan imbas dari penguasaan tanah bangsa Palestina oleh Israel secara ilegal yang berlangsung selama 57 tahun.
Kuwait, kata Ali, menuntut negosiasi digelar untuk mengakhiri okupasi Israel dan membahas solusi pembentukan negara Palestina sesuai dengan peta perbatasan antara Israel dan bangsa Palestina pada 1967. Ia juga meminta agar Yerusalem jadi ibu kota Palestina merdeka.
"Israel harus bertanggung jawab untuk merestorasi semua kerusakan yang terjadi karena langkah okupasi dan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang dijalankan oleh mereka," jelas Ali.
Seperti mayoritas negara lainnya, Indonesia juga menuntut Israel segera menarik pasukannya dari Gaza dan wilayah konflik di Palestina. Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan Israel telah melancarkan genosida di Gaza.
Retno juga menuntut agar negara-negara Barat tidak memberlakukan standar ganda bagi Israel. "Tolong jauhi pemberlakuan standar ganda. Kami bilang kami butuh hukum internasional. Kita butuh menegakkannya secara konsisten," kata Retno.
Forum dengar pendapat di ICJ diinisiasi oleh Afrika Selatan, Indonesia, dan sejumlah negara. ICJ diharapkan mengeluarkan putusan atau rekomendasi mengenai legalitas perang dan okupasi Israel di tanah Palestina.
Pada pertengahan Februari, penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Richard Visek turut hadir dan berbicara dalam forum tersebut. Ia meminta agar para hakim di ICJ menimbang situasi yang dihadapi Israel sebelum mengeluarkan rekomendasi mereka.
"Semua gerakan menuju upaya menarik mundur pasukan Israel dari Tepi Barat dan Gaza harus memperhatikan kepentingan-kepentingan keamanan Israel," kata Visek.
AS sejak lama menjadi beking Israel dalam berbagai konflik di Timur Tengah. Dukungan AS, baik lewat bantuan militer dan pendaanaan, memungkinkan Israel mempertahankan wilayahnya dalam perang melawan negara-negara Arab pada 1948, 1956, 1967 dan 1973.
Sebagaimana ditunjukan Visek di ICJ, AS tak malu-malu membela kepentingan Israel di forum-forum glolal. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, AS juga kerap memveto resolusi PBB yang merugikan kepentingan Israel.
Pakar hubungan internasional dari Universitas Budi Luhur, Yusran mengatakan peran AS dibutuhkan untuk mengakhiri konflik di Gaza. Ia pesimistis putusan ICJ bakal mampu meredakan konflik. Apalagi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sudah menyatakan akan menolak rekomendasi ICJ.
"Keputusan ICJ tidak akan pernah diakui karena Israel menganggap apa yang terjadi di jalur Gaza terhadap Hamas adalah upaya pembelaan diri," kata Yusran kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Lobi-lobi terhadap AS, kata Yusran, saat ini penting untuk mengakhiri konflik. Pasalnya, Presiden AS Joe Biden sudah mengeluarkan sinyalemen bakal mengakui eksistensi negara Palestina. Teranyar, Biden juga menjanjikan gencatan senjata jelang Ramadan.
Bagi AS, menurut Yusran, mengambil peran sebagai negara penengah konflik juga penting. Pasalnya, AS kerap dianggap memelihara konflik di Timur Tengah karena memberlakukan standar ganda terhadap kepentingan-kepentingan Israel.
"Jika itu terjadi saya yakin akan ada stigma positif terhadap keberadan Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang bisa memberikan perlindungan terhadap kawasan yang berkonflik yang ada di Timur Tengah tersebut," jelas Yusran.
Deeskalasi perang penting lantaran Israel dan Palestina kerap terlibat konflik jelang Ramadan. Jika perang antara Hamas dan Israel belum berakhir hingga Ramadan, bukan tidak mungkin konflik antara keduanya justru kian membesar.
