Najib Razak buka peluang calonkan diri di Pemilu 2023

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, membuka kemungkinan untuk mencalonkan diri kembali ke parlemen Malaysia 2023.

Mantan PM Malaysia yang menjabat sebagai perdana menteri selama sembilan tahun hingga 2018 tersebut, dinyatakan bersalah korupsi tahun lalu dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas salah satu dari banyak kasus korupsi dari dana negara 1MDB yang sekarang sudah tidak berfungsi. Dia telah membantah melakukan penggelapan uang dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Saat ini, status Najib masih anggota parlemen. Tetapi, konstitusi melarangnya mengikuti pemilihan umum kecuali dia mendapat pengampunan atau penangguhan hukuman dari raja Malaysia.

Kepada Reuters, Najib menyatakan bahwasannya ia menentang diskualifikasi dirinya pada Pemilu 2023, dengan mengatakan 'Itu tergantung pada interpretasi.'

"Itu tergantung interpretasi dari segi hukum, konstitusi dan apa pun yang terjadi dalam proses pengadilan," kata Najib.

Ditanya apakah dia akan mengikuti pemilihan berikutnya yang dijadwalkan pada 2023, dia berkata, setiap politisi yang ingin memainkan peran akan menginginkan kursi di parlemen.

Dia juga menolak untuk menentukan dan cara bisa mengatasi hambatan konstitusional. UMNO, yang memegang kekuasaan selama lebih dari 60 tahun, saat ini sangat ingin mendapatkan kembali kepercayaan publik di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, yang juga harus mengatasi pertikaian antarfaksi.

Najib telah melakukan kampanye hubungan masyarakat untuk menghilangkan citranya sebagai seorang elite dan untuk menggambarkan dirinya sebagai seorang tokoh masyarakat. Dia tetap menjadi tokoh populer di media sosial, di mana kritiknya terhadap pemerintah masa lalu telah membuatnya mendapatkan pujian.

Ia mengatakan dalam wawancara bahwa dia telah mendiskusikan dengan Ismail Sabri kemungkinan peran dia dalam pemerintahan. Laporan media mengatakan dia bisa menjadi penasihat ekonomi.

Mantan perdana menteri tersebut tidak akan mengatakan apakah akan menerima posisi tersebut, dengan menyatakan bahwa prioritasnya adalah membersihkan namanya.

Dirinya juga mengatakan kembalinya UMNO ke kekuasaan menjamin "stabilitas politik sementara" dan bahwa dia tidak akan menyerukan pemilihan awal, seperti yang dia lakukan dengan pendahulunya Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin. Pemerintahan Muhyiddin runtuh ketika Najib dan beberapa anggota parlemen UMNO menarik dukungan mereka.

Malaysia telah merasakan ketidakstabilan politik sejak pemilihan 2018, dengan dua koalisi runtuh karena pertikaian.