Pembicaraan mengenai pendanaan keamanan perbatasan mandek setelah anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republik bentrok mengenai kebijakan penahanan imigran. Hal itu diungkapkan oleh seorang senator Republik pada Minggu (10/2).
Kebuntuan terjadi di tengah upaya para negosiator mencegah kembalinya penutupan pemerintahan atau government shutdown.
Shutdown terakhir, yang berlangsung selama 35 hari, merupakan yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat.
"Negosiasi terhenti sekarang," ungkap Senator Republik Richard Shelby. Dia mengatakan, kebuntuan itu atas keinginan Demokrat untuk membatasi jumlah tempat tidur di fasilitas penahanan bagi imigran ilegal.
Upaya untuk menyelesaikan perselisihan tentang pendanaan keamanan perbatasan diperpanjang hingga akhir pekan kemarin, di mana panel khusus negosiasi Kongres bertujuan untuk mencapai kesepakatan pada Senin (11/2).
Senator Demokrat Jon Tester mengecilkan setiap gangguan dalam pembicaraan. "Itu negosiasi dan negosiasi kadang berjalan tidak lancar."
Tester merupakan satu dari 17 negosiator yang terlibat. Dia berharap kesepakatan dapat tercapai.
Namun, Shelby menempatkan peluang 50:50 untuk mencapai kesepakatan pada Senin. "Momok shutdown selalu ada."
Sumber yang bicara secara anonimitas menyatakan tidak ada pembicaraan lebih lanjut yang dijadwalkan.
Para anggota parlemen berharap kesepakatan dapat selesai pada Senin untuk memberikan waktu bagi RUU lolos dari DPR dan Senat dan diteken oleh Donald Trump pada Jumat, ketika dana bagi Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan sejumlah lembaga federal lainnya berakhir.
Pada 25 Januari, Trump setuju untuk mengakhiri shutdown tanpa mendapatkan US$5,7 miliar yang dia minta dari Kongres sebagai dana pembangunan dinding perbatasan dengan Meksiko. Peristiwa yang memberikan kemenangan politik kepada Demokrat.
Sebagai gantinya, diadakan negosiasi selama tiga minggu untuk memberi waktu bagi para negosiator menyelesaikan ketidaksepahaman dalam menangani keamanan di perbatasan.
Satu hal yang menonjol adalah permintaan Demokrat untuk mengucurkan lebih sedikit dana untuk tempat tidur orang-orang yang ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE). Partai Republik ingin meningkatkan jumlahnya sebagai bagian dari upaya mereka untuk mempercepat deportasi imigran.
Sumber yang dekat dengan negosiasi mengungkapkan, Demokrat mengusulkan penurunan jumlah tempat tidur di detensi menjadi 35.520 dari 40.520 saat ini sebagai imbalan untuk memberikan Republik sejumlah uang yang mereka inginkan untuk membangun hambatan fisik.
Lebih rinci, Demokrat membatasi 16.500 tempat tidur di fasilitas penahanan bagi imigran tidak berdokumen yang ditahan di dalam negeri. Sisanya akan berada di pusat penahanan perbatasan.
"Dengan demikian, agen ICE akan dipaksa untuk fokus menangkap dan mendeportasi kriminal yang serius, bukan imigran yang taat hukum," ungkap seorang sumber dari kubu Demokrat pada Minggu kemarin.
Menurut sumber yang sama, Partai Republik menentang keras tawaran tersebut.
Selain itu, mandeknya negosiasi dikabarkan juga dipicu oleh tawaran Demokrat yang hanya bersedia memberikan dana antara US$1,3 miliar hingga US$2 miliar bagi dinding perbatasan yang diusulkan Trump. Jumlah tersebut jauh dari US$5,7 miliar yang dituntut sang presiden.
Trump bereaksi negatif atas tawaran Demokrat. Melalui media sosial kesayangannya, Twitter, dia mengatakan bahwa proposal Demokrat akan melindungi para pejahat.
Sejak Trump mencalonkan diri sebagai presiden, dia telah berjanji untuk menghentikan gelombang masuk imigran tidak berdokumen dengan membangun dinding perbatasan dan menindak imigran yang tinggal di Negeri Paman Sam secara ilegal dengan secara agresif melakukan lebih banyak deportasi.
Senator Republik Lindsey Graham yang dekat dengan Trump memperingatkan soal tawaran pembatasan tempat tidur. "Donald Trump tidak akan menandatangani UU yang mengurangi tempat tidur."
Di lain sisi, semakin banyak Republikan di Kongres yang memperjelas bahwa mereka tidak menginginkan adanya shutdown lagi. Meski demikian, direktur anggaran Gedung Putih Mick Mulvaney menegaskan, opsi shutdown tidak dapat diabaikan.
Mulvaney yang juga menjabat sebagai kepala staf presiden mengatakan, "Apakah shutdown sepenuhnya dikeluar dari opsi? Jawabannya adalah tidak."
Namun, anggota parlemen berupaya menghindarinya.
Pada Jumat (8/2), beberapa negosiator mengatakan bahwa jika Kongres tidak dapat mengesahkan RUU keamanan perbatasan pada hari itut, mereka akan bergerak untuk mengeluarkan RUU lainnya untuk mencegah penutupan dan memberikan lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan perbatasan.
