Pemerintah Nepal pada hari Senin mengumumkan bahwa mereka telah melarang aplikasi video media sosial TikTok di negara tersebut. Alasannya, demi “harmoni sosial”.
Dewan Menteri Nepal memilih mengambil langkah tersebut setelah menyimpulkan bahwa "propaganda" yang dilakukan melalui platform tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional.
“Ada propaganda terus-menerus dari TikTok yang mengganggu struktur keluarga dan hubungan sosial kami. Untuk mengendalikannya, telah diputuskan untuk menutup TikTok untuk sementara waktu,” kata juru bicara pemerintah dan Menteri Komunikasi Rekha Sharma, seraya menambahkan bahwa otoritas telekomunikasi nasional sudah memulai persiapan untuk memblokir aplikasi.
Dorongan untuk melarang aplikasi video pendek milik Tiongkok ini berasal dari peningkatan “aktivitas hubungan sosial, agama, dan komunal” di platform tersebut, kata pemerintah.
Namun, tidak semua orang di Nepal senang dengan keputusan pemerintah untuk melarang TikTok.
Gagan Kumar Thapa, menteri umum dari partai oposisi Partai Kongres Nepal, mengatakan meskipun beberapa peraturan mengenai media sosial diperlukan, aplikasi tidak boleh ditutup sepenuhnya demi menjaga keharmonisan sosial.
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Nepal Television, Thapa mengatakan niat sebenarnya pemerintah melakukan tindakan tersebut adalah untuk mengekang “kebebasan berekspresi dan kebebasan pribadi,” dan menambahkan, “Pemerintah harus memperbaiki langkah ini.”
“Regulasi diperlukan untuk mencegah mereka yang menyalahgunakan media sosial, namun menutup media sosial atas nama regulasi adalah tindakan yang salah,” kata Thapa dalam postingan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Para pemimpin oposisi di Nepal mengkritik langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut kurang “efektivitas, kedewasaan dan tanggung jawab”.
“Ada banyak materi yang tidak diinginkan juga di media sosial lainnya. Yang harus dilakukan adalah mengatur dan bukan membatasi mereka,” kata Pradeep Gyawali, mantan menteri luar negeri dan pemimpin senior Partai Komunis Nepal (Bersatu Marxis-Leninis).
Keputusan tersebut diambil beberapa hari setelah Nepal memperkenalkan arahan yang mewajibkan platform media sosial yang beroperasi di negara tersebut untuk mendirikan kantor.
TikTok, dengan sekitar satu miliar pengguna bulanan, dijalankan oleh perusahaan induk ByteDance yang berbasis di Beijing dan merupakan platform sosial keenam yang paling banyak digunakan di dunia, menurut agen pemasaran We Are Social.
Banyak negara telah berupaya memperketat kontrol terhadap aplikasi tersebut karena diduga melanggar aturan data dan berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap generasi muda.
Negara tetangga Nepal, India, melarang TikTok dan puluhan aplikasi lain yang dibuat oleh pengembang Tiongkok pada bulan Juni 2020, dengan alasan bahwa aplikasi tersebut dapat membahayakan keamanan dan integritas nasional.
Negara Asia Selatan lainnya, Pakistan, melarang aplikasi tersebut setidaknya empat kali karena dianggap oleh pemerintah sebagai konten yang “tidak bermoral dan tidak senonoh”.
Perusahaan induk ByteDance menolak kritik yang menuduhnya berada di bawah kendali langsung Beijing.
Meskipun tertinggal dari trio Facebook, WhatsApp, dan Instagram yang sudah lama mendominasi Meta, pertumbuhannya di kalangan anak muda jauh melampaui para pesaingnya.
Keputusan Nepal menambah kekhawatiran atas munculnya misinformasi yang beredar di media sosial, terutama sejak pecahnya perang Israel-Hamas bulan lalu.
Pada 19 Oktober, Uni Eropa meminta TikTok dan Meta, perusahaan induk Facebook, untuk menjelaskan upaya mereka memerangi disinformasi terkait konflik, dan memperingatkan CEO TikTok Shou Zi Chew untuk meningkatkan moderasi konten di platform tersebut.
Mengutip penggunaan TikTok yang ekstensif oleh anak-anak, para pejabat UE mengklaim bahwa video yang diubah secara digital yang dimuat di platform tersebut berkaitan dengan serangan Hamas, yang mereka sebut teroris, pada 7 Oktober melanggar hukum UE.
Kota New York pada bulan Agustus melarang TikTok dari perangkat pemerintahan kota tersebut karena dianggap menimbulkan ancaman keamanan terhadap jaringan teknisnya.
Bulan lalu, Senator AS Josh Hawley, R-Mo., meminta pemerintahan Biden untuk melarang TikTok karena apa yang disebutnya meningkatnya konten anti-Israel dan pro-Hamas di platform tersebut.
Sementara seperti dilaporkan Aljazeera, lebih dari 1.600 kasus kejahatan dunia maya terkait TikTok telah tercatat selama empat tahun terakhir di Nepal, menurut laporan media lokal.
TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai masalah ini. Sebelumnya mereka mengatakan larangan tersebut “salah arah” dan didasarkan pada “kesalahpahaman”.
Beberapa jam setelah keputusan tersebut dipublikasikan, video tentang larangan tersebut ditonton ribuan kali di TikTok.(aljazeera, upi)
