Otoritas Palestina telah memutus semua hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel, termasuk yang berkaitan dengan keamanan, setelah negara itu menolak proposal perdamaian Timur Tengah yang disodorkan oleh Presiden Donald Trump. Hal tersebut disampaikan Presiden Mahmoud Abbas di Kairo, Mesir, pada Sabtu (1/2).
Abbas berada di Kairo untuk berpidato di Liga Arab, yang mendukung Palestina dalam perlawanan terhadap rencana Trump.
Proposal perdamaian Trump yang didukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyerukan pembentukan Negara Palestina yang didemiliterisasi, dengan mengecualikan pemukiman Yahudi yang dibangun di wilayah pendudukan.
"Kami telah memberi tahu pihak Israel ... bahwa (kami) tidak akan memiliki hubungan sama sekali dengan mereka dan AS termasuk hubungan keamanan," ujar Presiden Abbas.
Pasukan keamanan Israel dan Otoritas Palestina telah lama bekerja sama dalam mengatur Tepi Barat yang diduduki yang berada di bawah kendali Palestina.
Otoritas Palestina juga memiliki perjanjian kerja sama intelijen dengan CIA, yang tetap berlangsung bahkan setelah Palestina memboikot upaya perdamaian ala pemerintahan Trump pada 2017.
Presiden Abbas menegaskan bahwa dia menolak mendiskusikan proposal perdamaian Timur Tengah dengan Trump lewat telepon, atau bahkan menerima salinannya untuk mempelajarinya.
"Trump minta saya bicara melalui telepon tapi saya katakan 'tidak', dan dia ingin mengirimi saya surat ... tapi saya menolaknya," ungkap Presiden Abbas.
Presiden Abbas menyatakan dia tidak ingin Trump memanfaatkan momen itu untuk mengatakan bahwa dirinya telah diajak berkonsultasi.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Abbas mengulang pernyataannya, "Saya tidak akan mencatat dalam sejarah bahwa saya menjual Yerusalem."
Hak-hak rakyat Palestina
Proposal Trump turut mengusulkan pengakuan AS atas pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang tidak terbagi.
Para menteri Liga Arab di Kairo menyatakan bahwa proposal Trump tidak memenuhi aspirasi minimum rakyat Palestina. Liga Arab menekankan tidak akan bekerja sama dengan AS dalam mengimplementasikannya.
Komunike final para Menlu Liga Arab menegaskan hak-hak rakyat Palestina untuk menciptakan negara masa depan berdasarkan tanah yang direbut dan diduduki Israel dalam Perang 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Para menteri luar negeri dari Mesir, Arab Saudi, dan Yordania, tiga sekutu dekat AS, serta Irak, Lebanon dan beberapa negara lainnya mengatakan tidak mungkin ada perdamaian tanpa mengakui hak-hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara dalam wilayah pra-1967.
Tiga negara Arab yaitu, Oman, Bahrain, dan Uni Emirat Arab mengirim utusannya ke Gedung Putih saat Trump mengumumkan proposalnya bersama dengan PM Netanyahu pada 28 Januari. Belakangan mereka mengklaim belum sepenuhnya diinformasikan oleh pemerintahan Trump mengenai rincian proposal.
Bahrain, Oman, dan Uni Emirat Arab pada Sabtu menegaskan dukungan terhadap keputusan Liga Arab yang menolak proposal AS.
Ada pun setelah Trump mengumumkan proposalnya, PM Netanyahu segera menyatakan akan meminta kabinetnya untuk menyetujui penerapan hukum Israel di pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Hal semacam itu dapat menjadi langkah pertama menuju aneksasi formal pemukiman Yahudi dan Lembah Yordan, wilayah yang telah diduduki Israel sejak 1967.
Namun, penasihat keamanan AS yang juga menantu Trump, Jared Kushner berharap Israel dapat menahan diri dari langkah itu hingga pemilu pada 2 Maret. (Reuters dan Times of Israel)
