Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengumumkan keadaan darurat pada hari Kamis (11/1). Marape memberhentikan pejabat pemerintah dan polisi setelah 16 orang tewas dalam kerusuhan di negara kepulauan Pasifik tersebut.
Awalnya, protes polisi dan sektor publik pada hari Rabu (10/1) atas pemotongan gaji. Sementara para pejabat menganggap kebijakan itu sebagai kesalahan administratif. Protes pun berubah menjadi kerusuhan.
Tayangan televisi menunjukkan ribuan orang berhamburan di jalan-jalan ibu kota, Port Moresby. Banyak dari mereka membawa barang dagangan, yang tampaknya dijarah ketika asap hitam mengepul di kota itu.
Sembilan orang tewas dalam kerusuhan di Port Moresby dan tujuh orang tewas di Lae, di utara negara pertambangan emas dan tembaga tersebut, demikian laporan stasiun televisi pemerintah Australia ABC pada Kamis, mengutip polisi.
PM James mengatakan pada konferensi pers bahwa dia telah memberhentikan kepala polisi Papua Nugini dan birokrat penting di departemen keuangan dan perbendaharaan. Sementara pemerintah melakukan peninjauan terhadap penyebab kerusuhan.
“Ada bukti kerusuhan terorganisir yang terjadi,” katanya kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa peninjauan tersebut akan memastikan “kita mengamankan demokrasi, kita mengamankan supremasi hukum,” tukasnya dikutip NBC News.
Sekitar 1.000 personel militer disiagakan untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut, katanya.
Kekerasan di ibu kota mereda pada hari Kamis, dan pemerintah mengerahkan petugas polisi tambahan untuk menjaga ketertiban.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Port Moresby mengatakan polisi telah kembali bekerja, namun ketegangan masih tinggi.
“Ketenangan yang relatif dapat berubah sewaktu-waktu,” kata Kedubes AS dalam sebuah pernyataan. Ditambahkan bahwa pihaknya telah menerima laporan kekerasan di beberapa wilayah lain di negara tersebut.
Beberapa warga China terluka ringan, dan toko-toko milik China menjadi sasaran vandalisme dan penjarahan, kata Kedutaan Besar China.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan komisi tinggi negaranya sedang memantau situasi tersebut, dan Canberra belum menerima permintaan bantuan apa pun dari Papua Nugini, yang secara rutin mereka dukung dalam bidang kepolisian dan keamanan.
“Kami terus mengimbau ketenangan di masa sulit ini. Kami belum menerima permintaan apa pun dari pemerintah PNG saat ini tetapi rekan-rekan kami di Papua Nugini, kami memiliki hubungan yang baik dengan mereka,” katanya.
Polisi di Papua Nugini telah berjuang melawan lonjakan kejahatan dengan kekerasan selama setahun terakhir. Marape mengatakan penguatan keamanan akan membantu menarik investasi asing pada sumber daya emas dan tembaga PNG.
Polisi melakukan pemogokan pada Rabu pagi setelah menemukan pengurangan paket gaji mereka.
Pemerintah menyebarkan pesan di media sosial yang menyangkal bahwa pajak baru telah dikenakan pada polisi, dan Marape mengatakan kesalahan administratif apa pun yang menyebabkan kekurangan gaji akan diperbaiki.
Seorang pejabat mengatakan kepada radio lokal FM100 pada hari Rabu bahwa tanpa polisi, kota tersebut “kehilangan kendali.”
Tentara dan polisi berpatroli di Port Moresby pada hari Jumat (12/1), sehari setelah Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat di ibu kota sebagai tanggapan terhadap kerusuhan dan kekerasan lainnya yang menewaskan sedikitnya 16 orang.
PM James menempatkan lebih dari 1.000 tentara dalam keadaan siaga, setelah protes polisi dan sektor publik mengenai gaji pada hari Rabu berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan.
Kota ini telah kembali ke “normal baru” pada Jumat pagi, dengan polisi dan tentara di jalan-jalan dan antrean panjang di pompa bensin, menurut Matt Cannon, yang mengepalai cabang lokal dari layanan tanggap darurat nirlaba St John Ambulance.
Polisi dan pegawai negeri lainnya melakukan pemogokan pada hari Rabu atas pemotongan gaji yang kemudian dianggap oleh para pejabat sebagai kesalahan administratif.
Dalam beberapa jam, ribuan orang memadati jalan-jalan, melakukan penjarahan dan kerusuhan dengan latar belakang asap dan bangunan yang terbakar. Massa juga mencoba menerobos gerbang di luar kantor perdana menteri.
Pada hari Jumat, Marape menghadapi sejumlah seruan untuk mengundurkan diri, termasuk dari mantan perdana menteri Peter O’Neill.
“Saya masih belum pulih dari kehancuran mengejutkan yang melanda Port Moresby,” kata O’Neill dalam sebuah pernyataan, dan menyebutnya sebagai hari paling kelam dalam sejarah negara tersebut.
“Tidak ada rasa malu untuk mengambil tanggung jawab, namun sungguh memalukan jika terus mengetahui bahwa Anda telah kehilangan komando dan kendali,” tambahnya, merujuk pada Marape, seperti disitat Guardian.
Selain korban tewas, lebih dari 50 orang dirawat karena cedera di rumah sakit umum Port Moresby, menurut sebuah pernyataan. Diantaranya terdapat sejumlah luka tembak dan pisau.
Menteri Keuangan dan komisaris polisi termasuk di antara pejabat yang diberhentikan oleh perdana menteri. Dalam sebuah pernyataan, Marape mengatakan keputusan untuk menskors mereka selama 14 hari “sama sekali tidak menunjukkan keterlibatan mereka dalam masalah yang memprihatinkan”.
Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengatakan pada hari Jumat bahwa situasi di negara itu telah membaik dan pemerintah Papua Nugini telah mengeluarkan beberapa permintaan bantuan kecil dari Canberra.
Keadaan menjadi tenang pada hari Jumat ketika Eddie Allo naik bus ke tempat kerjanya di rumah sakit umum Port Moresby. Sebagian besar kendaraan di jalan raya adalah milik pemerintah dan banyak orang kekurangan bahan bakar karena pompa bensin ditutup, katanya.
“Semuanya terhenti sekarang,” kata Allo melalui telepon. “Tidak banyak orang yang berada di jalan dan polisi serta tentara berpatroli di sekitar lokasi dengan berjalan kaki. Tidak ada penjarahan yang terjadi.”(nbcnews,theguardian)
