Ketua DPR Kevin McCarthy, membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. Itu artinya, dia menyerah pada tekanan yang meningkat dari mantan Presiden Donald Trump dan sekutunya dalam bentrokan tahun pemilu antara Kongres dan Gedung Putih.
Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (12/9) waktu setempat, McCarthy mengatakan, penyelidikan DPR terhadap keluarga Biden tahun ini, telah mengungkap “budaya korupsi” yang memerlukan peninjauan lebih dalam.
“Ini adalah tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, penghalangan dan korupsi,” kata McCarthy.
McCarthy akan mengarahkan Ketua Komite Kehakiman, pengawasan dan sarana DPR untuk memimpin penyelidikan pemakzulan. Panel-panel tersebut telah bekerja sama selama berbulan-bulan dalam berbagai penyelidikan terkait keluarga Biden dan belum secara langsung menghubungkan presiden dengan penyelidikan tersebut.
Menanggapi itu, Gedung Putih menyebut, upaya tersebut sebagai “politik ekstrem yang paling buruk.”
“Anggota Partai Republik di DPR telah menyelidiki presiden selama 9 bulan, dan mereka tidak menemukan bukti adanya kesalahan,” kata Ian Sams, juru bicara Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. “Anggota Partai Republiknya sendiri telah mengatakan demikian.”
Berikut adalah apa yang terjadi selanjutnya ketika anggota DPR dari Partai Republik semakin dekat dengan kemungkinan dakwaan pemakzulan terhadap Biden:
Apa yang dimaksud dengan pembukaan penyelidikan?
Penyelidikan pemakzulan adalah penyelidikan atas kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh pejabat federal, seperti Presiden Amerika Serikat, pejabat Kabinet, atau hakim. Proses ini tertulis dalam konstitusi dan merupakan pemeriksaan paling kuat yang dimiliki Kongres terhadap cabang eksekutif.
Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang untuk memakzulkan pejabat federal, hanya Senat yang mempunyai kemampuan untuk menghukum dan memecat seseorang dari jabatannya.
Hingga saat ini, tidak ada presiden yang pernah dipaksa keluar dari Gedung Putih melalui proses pemakzulan. Namun mantan Presiden Partai Republik Richard Nixon mengundurkan diri pada 1974 ketika DPR bersiap untuk melakukan pemungutan suara mengenai pasal-pasal pemakzulan yang memberatkannya.
Mengapa Republik mengejar Biden?
Sejak memperoleh mayoritas di DPR pada Januari, anggota DPR dari Partai Republik telah secara agresif menyelidiki Biden dan putranya, dengan mengeklaim tanpa bukti bahwa mereka terlibat dalam skema menjajakan pengaruh. Tuduhan tersebut serupa dengan tuduhan yang dilontarkan mantan Presiden Donald Trump selama bertahun-tahun terhadap Biden dan keluarganya.
Partai Republik memusatkan banyak perhatian pada informasi yang belum diverifikasi kepada FBI yang menuduh adanya skema suap yang melibatkan Biden ketika dia menjadi wakil presiden. Klaim suap, yang muncul pada 2019 dan merupakan bagian dari pemakzulan Trump yang pertama, berkaitan dengan tuduhan bahwa Biden menekan Ukraina untuk memecat jaksa utamanya guna menghentikan penyelidikan terhadap Burisma, perusahaan minyak dan gas tempat Hunter Biden bekerja.
Partai Demokrat telah menegaskan kembali bahwa Departemen Kehakiman menyelidiki klaim Burisma ketika Trump menjadi presiden dan menutup kasus tersebut setelah delapan bulan, dan menemukan “tidak cukup bukti” untuk melanjutkan klaim tersebut. Negara-negara lain juga mendorong pemecatan pejabat Ukraina tersebut, karena menganggapnya korup. Dan mantan mitra bisnis Hunter Biden telah bersaksi di depan Kongres bahwa tuduhan suap tersebut tidak benar.
Meskipun demikian, tiga komite DPR telah melakukan penyelidikan terkait presiden dan putranya, termasuk cara Hunter menggunakan “merek Biden” untuk memajukan bisnisnya dengan klien asing. Mereka juga menyelidiki secara mendalam penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap Biden yang lebih muda, dengan mengutip kesaksian pelapor (whistleblower), yang menunjukkan bahwa Hunter telah menerima perlakuan khusus.
Dan meskipun Partai Republik berupaya menghubungkan langsung urusan keuangan Hunter Biden dengan ayahnya, mereka gagal memberikan bukti bahwa presiden tersebut secara langsung berpartisipasi dalam pekerjaan putranya, meskipun terkadang dia makan malam dengan klien Hunter Biden atau menyapa mereka melalui telepon.
Apakah ini berarti Biden akan dimakzulkan?
Belum tentu. Meskipun semua penyelidikan yang dibuka dalam sejarah baru-baru ini telah menghasilkan pemakzulan terhadap seorang presiden, Partai Republik telah mempertimbangkan dengan hati-hati istilah tersebut dan potensi implikasi politiknya.
Untuk memakzulkan Biden, DPR harus menyetujui setidaknya satu dakwaan pemakzulan terhadapnya, yang memerlukan suara mayoritas. Penyelidikan pemakzulan juga dapat ditutup tanpa dikenakan tuntutan.
McCarthy mengatakan, penyelidikan pemakzulan diperlukan untuk memastikan Kongres dapat menggunakan seluruh wewenang pengawasannya untuk melakukan penyelidikan terhadap keluarga Biden.
“Semua orang harus memahami, pemakzulan bukanlah tujuan,” kata anggota DPR Darrell Issa, anggota senior Partai Republik di Komite Kehakiman DPR, yang merupakan salah satu panel yang bertugas menyelidiki Biden, kepada wartawan baru-baru ini. “Pemakzulan adalah sebuah cara untuk mengatakan bahwa hal ini bukanlah sebuah kekeliruan legislatif, namun faktanya sebuah kekeliruan terhadap kemungkinan adanya kesalahan.”
Terlepas dari itu, penyelidikan akan tetap menunggu Biden karena penyelidikan tersebut berpotensi tertunda hingga tahun depan ketika presiden, yang mencalonkan diri kembali, berhadapan dengan kubu Partai Republik yang dipimpin oleh Trump, yang telah dimakzulkan dua kali.
Bukti apa yang mereka punya?
Anggota DPR dari Partai Republik – dipimpin oleh James Comer, ketua Komite Pengawasan DPR – telah memperoleh ribuan halaman catatan keuangan dari berbagai anggota keluarga Biden dan rekan mereka melalui panggilan pengadilan ke Departemen Keuangan dan berbagai lembaga keuangan.
Comer telah berulang kali mengeklaim – tanpa bukti substansial – bahwa dokumen-dokumen tersebut cukup untuk menarik garis yang jelas antara Hunter Biden yang memperdagangkan nama ayahnya dan keputusan kebijakan yang dibuat Biden saat menjadi wakil presiden. Tidak ada hubungan seperti itu yang terbukti.
Comer juga bergabung pada Juni dengan ketua Kehakiman dari Partai Republik, dan komite Cara dan Sarana DPR meluncurkan penyelidikan yang lebih besar terhadap penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap Hunter Biden selama bertahun-tahun. FBI dan IRS telah menyelidiki Hunter Biden selama bertahun-tahun dan kasus tersebut tampaknya akan mencapai kesepakatan musim panas ini sampai hakim menolak ketentuan perjanjian tersebut.
Kegagalan ini terjadi setelah dua agen IRS mengeklaim dalam kesaksian di kongres bahwa Departemen Kehakiman melakukan campur tangan yang tidak semestinya dalam kasus tersebut, yang pertama kali dibuka pada 2018.
Jaksa Agung Merrick Garland bulan lalu menunjuk jaksa yang menyelidiki Hunter Biden sebagai penasihat khusus, kemungkinan akan memperluas penyelidikan lebih lanjut.
Bagaimana cara kerja pembukaan penyidikan?
McCarthy mengatakan dia meminta Comer untuk memimpin penyelidikan pemakzulan, bekerja bersama Ketua Kehakiman DPR Jim Jordan, R-Ohio, dan Ketua House Ways and Means Jason Smith, R-Mo.
Meskipun McCarthy sebelumnya mengatakan DPR akan mengadakan pemungutan suara untuk meluncurkan penyelidikan, dia tidak memberikan janji tersebut pada Selasa.
Konstitusi tidak mewajibkan pemungutan suara untuk memulai penyelidikan pemakzulan, begitu pula peraturan yang mengatur DPR. Namun, resolusi yang mengesahkan telah disahkan pada pemakzulan presiden sebelumnya.
Tidak jelas apakah McCarthy akan mempunyai cukup suara di DPR untuk menyetujui resolusi pemakzulan. Beberapa anggota DPR dari Partai Republik menentang dilakukannya penyelidikan, dengan alasan tidak ada cukup bukti yang memberatkan presiden.
Setelah penyelidikan pemakzulan selesai, DPR biasanya menugaskan Komite Kehakiman – panel yang diberi wewenang untuk mengajukan pasal-pasal pemakzulan – untuk mengadakan sidang dan menyusun dakwaan pemakzulan.
Berapa lama penyelidikan akan dilakukan?
Tidak ada aturan berapa lama penyelidikan pemakzulan bisa atau harus berlangsung. Penyelidikan terhadap Biden dapat berlangsung selama beberapa bulan atau hingga satu tahun, tergantung pada apa yang diyakini oleh McCarthy dan para pemimpin Partai Republik sebagai waktu yang tepat untuk menyimpulkan atau beralih ke pasal-pasal pemakzulan.
Satu-satunya tenggat waktu yang sebenarnya adalah berakhirnya Kongres ini, yaitu 2 Januari 2025.
Apa yang terjadi jika Republik memaksakan?
Jika Partai Republik memutuskan ada cukup bukti kesalahan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Biden untuk melanjutkan proses pemakzulan, Komite Kehakiman kemungkinan akan menaikkan pasal-pasal pemakzulan. Jika pasal-pasal tersebut tidak disetujui oleh komite dengan suara mayoritas, maka pasal tersebut akan sampai ke DPR di mana suara mayoritas akan diperlukan untuk memakzulkan Biden.
Hanya tiga presiden lainnya yang telah dimakzulkan: Andrew Johnson, Bill Clinton dan Trump, yang telah dimakzulkan sebanyak dua kali.
Tuduhan pemakzulan kemudian akan diajukan ke Senat, di mana para pemimpin Partai Demokrat kemungkinan besar tidak punya pilihan selain mengadakan persidangan.
Persidangan ini serupa dengan apa yang terlihat dalam sistem hukum, dengan para senator bertindak sebagai juri dan anggota DPR terpilih bertindak sebagai jaksa, atau manajer pemakzulan. Ketua Mahkamah Agung memimpin proses itu. Jika Senat menyetujui pasal pemakzulan dengan dua pertiga suara “bersalah”, presiden dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari jabatannya. Jika semua pasal ditolak, presiden dibebas tugaskan.
Jika Biden dinyatakan bersalah oleh Senat, dia akan menjadi presiden pertama yang dicopot dari jabatannya. Namun hasil tersebut tampaknya tidak masuk akal, mengingat Partai Demokrat memiliki mayoritas 52-48.
