Perdana Menteri Jacinda Ardern pada Kamis (21/3) mengumumkan bahwa di bawah UU Senjata baru Selandia Baru akan melarang senjata semi otomatis dan senapan serbu gaya militer. Langkah ini diambil pasca-serangan teror di dua masjid di Kota Christchurch pada Jumat (15/3), yang menewaskan 50 orang.
Segera setelah kejadian, PM Ardern mencapnya sebagai serangan teror dan menegaskan akan mereformasi UU Senjata Selandia Baru. Langkah yang dipuji dunia.
"Pada 15 Maret sejarah kita berubah selamanya. Sekarang, hukum kita pun akan demikian. Atas nama seluruh rakyat Selandia Baru hari ini kami mengumumkan untuk memperkuat UU Senjata dan menjadikan negara kami tempat yang lebih aman," kata PM Ardern.
"Seluruh senjata semi otomatis yang digunakan selama serangan teroris pada Jumat 15 Maret akan dilarang."
PM Arden mengatakan, harapannya adalah UU yang baru akan berlaku pada 11 April dan skema pembelian untuk senjata-senjata yang dilarang oleh pemerintah akan dibentuk.
"Pembelian kembali akan menelan biaya hingga 200 juta dolar Selandia Baru," terang PM Ardern.
Selain senjata semi otomatis gaya militer (MSSA) dan senapan serbu, alat-alat terkait yang digunakan untuk mengubah senjata menjadi MSSA juga dilarang, beserta dengan semua magasin kapasitas tinggi.
Di bawah UU Senjata Selandia Baru sebelumnya, senjata api kategori A dapat menjadi senjata semi otomatis dengan batas tujuh kali tembakan. Dan video serangan teror di Christchurch menunjukkan bahwa pelaku menggunakan senjata yang telah dimodifikasi dengan magasin berkapasitas besar.
Larangan Selandia Baru sebelumnya telah lebih dulu diterapkan oleh negara tetangga mereka, Australia. Negeri Kanguru melarang senjata semi otomatis dan meluncurkan pembelian kembali senjata jenis itu pascapembantaian Port Arthur pada 1996, di mana 35 orang ditembak mati.
Ardern menjelaskan bahwa sama dengan Australia, UU Senjata baru akan memungkinkan pengecualian yang diberlakukan secara ketat bagi petani untuk mengendalikan hama dan kesejahteraan hewan.
"Saya sangat percaya bahwa sebagian besar pemilik senjata legal di Selandia Baru akan memahami bahwa langkah ini menyangkut kepentingan nasional," kata PM berusia 38 tahun tersebut.
Federated Farmers telah berjanji untuk mendukung langkah pemerintah memperketat peraturan kepemilikan senjata api, namun mereka memperingatkan bahwa akan ada sejumlah petani yang menentang.
Juru bicara Federated Farmers Rural Security Miles Anderson mengatakan, "Kebijakan itu tidak akan populer di antara beberapa anggota kami tetapi setelah perdebatan sengit dan pertimbangan yang cermat oleh pewakilan dan staf kami selama kurang dari sepekan, kami percaya bahwa ini adalah satu-satunya solusi praktis."
"Kami mencoba menapak jalan yang bertanggung jawab. Senjata yang salah tidak dibenarkan berada di tangan yang salah," tegas Anderson. "Jumat, 15 Maret, di Christchurch telah mengubah segalanya."
Selandia Baru, negara berpenduduk kurang dari lima juta orang, diperkirakan memiliki 1,2-1,5 juta senjata api, sekitar 13.500 di antaranya adalah senjata tipe MSSA.
Sebagian besar petani di negara Pasifik Selatan memiliki senjata, yang mereka gunakan untuk membunuh hama seperti oposum dan kelinci.
Oposisi utama, Partai Nasional, yang mendapat dukungan kuat di wilayah pedesaan Selandia Baru mengatakan pihaknya mendukung larangan tersebut.
Reformasi UU Senjata tersebut tidak termasuk dua senjata kelas umum yang biasanya digunakan untuk berburu, mengendalikan hama, dan sebagainya.
PM Ardern mengungkapkan bahwa tahap reformasi lebih lanjut akan mencakup registrasi senjata api dan lisensi.
Masjid kembali dibuka untuk salat Jumat
Senator yang juga politikus top Demokrat AS Bernie Sanders memuji PM Ardern atas kebijakan larangan senjata semi otomatis dan senapan serbu gaya militer.
"Seperti inilah tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan senjata. Kita harus mengikuti jejak Selandia Baru, melawan NRA dan melarang penjualan serta distribusi senapan serbu di Amerika Serikat," twit Sanders.
Mohammed Faqih, seorang ulama yang terbang dari California ke Selandia Baru dan menghadiri pemakaman sejumlah korban serangan teror Christchurch pada Kamis mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih atas larangan senjata.
"Saya berharap bahwa para pemimpin kami di Amerika Serikat akan mengikuti jejak PM Ardern khususnya mengingat sejarah penembakan massal kami," tutur Faqih.
Prosesi pemakaman pertama dilakukan pada Rabu (19/3) dan berlanjut pada hari ini. Sementara pemakaman massal akan dilangsungkan besok.
Masjid Al Noor yang dipenuhi peluru tengah diperbaiki, dicat, dan dibersihkan sebelum salat Jumat pertama pascaserangan teror dilangsungkan besok.
PM Ardern akan hadir di Hagley Park, di seberang Masjid Al Noor, besok untuk memberi penghormatan kepada para korban dengan mengheningkan cipta selama dua menit. Sementara itu, azan salat Jumat akan disiarkan secara nasional.
Polisi bersenjata telah berjaga-jaga di seluruh masjid di Selandia Baru sejak serangan teror Christchurch.
"Kami akan meningkatkan kehadiran kami besok untuk memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah salat Jumat," terang polisi lewat sebuah pernyataan pada Kamis.
Ribuan jamaah diperkirakan akan berada di Masjid Al Noor besok, tempat di mana mayoritas korban tewas berasal.
Sebagian besar korban adalah migran atau pengungsi dari negara-negara seperti Pakistan, India, Malaysia, Turki, Somalia, Afghanista, Turki, Somalia, Bangladesh, serta Indonesia.
Pria asal Australia, Brenton Tarrant, yang merupakan seorang penganut supremasi kulit putih sejauh ini menjadi tersangka utama terorisme di Christchurch. Sosok keji berusia 28 tahun itu tinggal di Dunedin, South Island, dan telah didakwa melakukan pembunuhan.
Pengadilan tidak memberinya ruang untuk membela diri. Persidangan Tarrant yang berikutnya akan digelar pada 5 April dan polisi mengungkap kemungkinan dia akan menghadapi lebih banyak dakwaan.
Dua puluh delapan orang yang terluka akibat serangan itu masih berada di rumah sakit, enam orang masih dalam perawatan intensif. (Reuters, Newshub, dan Stuff)
