Pihak berwenang di bawah sistem politik baru “Patriot” yang diberlakukan Beijing akan memprioritaskan penanganan masalah kekurangan perumahan di Hong Kong. Ini disampaikan Kepala Eksekutif, Carrie Lam, pada Selasa (21/9).
Pernyataan Lam muncul setelah ada laporan media yang mengatakan bahwa para pejabat China telah berbicara kepada para taipan Hong Kong agar mereka mencurahkan sumber daya dan pengaruh untuk mendukung kepentingan Beijing, dan membantu mengatasi kekurangan perumahan di kota tersebut.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai laporan tersebut, Lam mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak dapat berkomentar mengenai rumor tersebut. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa pemerintah pusat sangat peduli dengan masalah sosial," kata Lam.
Pada Minggu (19/9), Hong Kong mengadakan pemungutan suara pertama sejak China merombak sistem pemilihan negara bekas jajahan Inggris itu. Perombakkan itu dilakukan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang setia kepada Beijing atau "Patriot" yang menjalankan kota.
Perubahan yang terjadi secara dramatis itu mengurangi pengaruh para taipan dalam komite beranggotakan 1.500 orang yang memilih kepala eksekutif Hong Kong yang didukung China. Meski begitu, kelompok-kelompok yang dekat dengan kepentingan bisnis mereka tetap hadir.
Lam mengatakan, setelah sistem pemilu diperbaiki, maka efiensi pemerintah bisa meningkat. Begitu efisiensi dinaikkan, maka dapat menyelesaikan permasalahan rakyat, yaitu pembukaan kembali perbatasan dalam waktu dekat dan masalah perumahan jangka panjang.
Lam mengatakan, faktor utama di balik kekurangan perumahan adalah ketersediaan lahan. Pemerintah, katanya, dapat menggunakan undang-undang yang ada untuk mengambil kembali tanah untuk perumahan umum.
"Saya merasa hari ini (para pengembang) sangat bersedia bekerja sama dengan kebijakan pemerintah Hong Kong," kata Lam.
"Saya berharap kemitraan publik-swasta semacam ini untuk menyelesaikan masalah sosial, setelah menyempurnakan sistem pemilihan, akan menghasilkan lebih banyak hasil," pungkasnya.