PBB selidiki dugaan kejahatan dalam perang melawan narkoba di Filipina

Dewan HAM PBB telah memutuskan untuk mengadakan penyelidikan atas dugaan kejahatan yang terjadi selama perang melawan narkoba di Filipina. Resolusi tersebut mengamanatkan laporan tertulis yang komprehensif tentang situasi HAM di negara tersebut.

Penyelidikan tersebut nantinya akan fokus pada laporan pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan paksa.

Filipina sendiri sangat menentang resolusi tersebut, mencapnya "parodi".

Perang melawan narkoba kontroversial itu diluncurkan Presiden Rodrigo Duterte pada 2016. Menurut polisi, sejak saat itu, setidaknya 6.000 dealer atau pengguna narkoba terbunuh. 
Namun, para aktivis menyebutkan jumlah mereka yang terbunuh melampaui 27.000 orang.

Pekan lalu, seorang anak perempuan usia tiga tahun menjadi salah satu korban termuda dalam operasi tersebut. Polisi mengklaim bahwa bocah itu telah dijadikan perisai manusia oleh sang ayah, tetapi pihak keluarga membantahnya.

Duterte dan perang melawan narkoba-nya menikmati dukungan luas dari rakyat Filipina. Sebuah jajak pendapat pada awal tahun memberinya peringkat persetujuan (approval rating) 79%.

Resolusi PBB terbaru didukung oleh 18 negara dari 47 negara anggota Dewan HAM. Sementara itu, 14 negara menentangnya dan 15 negara abstain.

"Kami telah mengajukan teks yang berimbang dengan permintaan yang sangat sederhana, hanya meminta Komisaris Tinggi untuk menyiapkan laporan untuk diskusi pada Juni tahun depan," kata Duta Besar Islandia, yang mensponsori resolusi tersebut pada Kamis (11/7).

Duta Besar Filipina untuk PBB merespons resolusi itu tidak lama setelah pemungutan suara.

"Kami tidak akan menerima resolusi partisan politik dan sepihak," katanya, membaca pernyataan atas nama Menteri Luar Negeri negara Filipina Teddy Locsin Jr. "Resolusi ini tidak mewakili kemenangan HAM tetapi sebuah parodi dari mereka. Ini akan ada konsekuensinya."

Meski Dewan HAM PBB tidak memenuhi desakan untuk membentuk komisi penyelidikan penuh, namun resolusi ini disambut baik oleh kelompok-kelompok pemantau HAM. 

"Pemungutan suara ini memberikan harapan bagi ribuan keluarga yang berduka di Filipina," sebut Amnesty International. "Ini langkah penting menuju keadilan dan akuntabilitas."

Wakil Direktur Human Rights Watch di Jenewa, Leila Matar, mengatakan resolusi ini merupakan langkah yang sederhana tapi vital.