Pada Selasa (14/1), Alejandro Giammattei (63) dari partai sayap kanan Vamos, resmi menjabat sebagai Presiden Guatemala untuk masa empat tahun. Pelantikannya diwarnai kehebohan menyusul penundaan dan protes.
Lewat Twitter, Giammattei meminta maaf kepada para tamu dan rakyat Guatemala karena harus menunggu lima jam di luar waktu yang dijadwalkan. Penundaan terjadi karena sejumlah alasan termasuk terlambatnya transisi kongres pada hari yang sama.
Keterlambatan pelantikan Giammattei membuat Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross dan Plt Menteri Dalam Negeri AS Chad Wolf pulang sebelum upacara dimulai. Sebelumnya, keduanya telah bertatap muka dengan Giammattei untuk membahas isu imigrasi.
Giammattei, yang terpaksa menggunakan kruk karena sklerosis ganda yang dideritanya, memenangi pemilu setelah empat kali mencalonkan diri. Dia mengatakan bahwa perubahan di Guatemala, negara berpenduduk terpadat di Amerika Tengah, telah dimulai.
Dalam pidato pelantikannya, Giammattei menyuarakan retorika perlawanan atas kejahatan dan korupsi yang disebutnya menjadi penyebab Guatemala tetap miskin.
"Hari ini, kami sepenuhnya menghentikan praktik korupsi, menghilangkannya dari negara kami," kata dia seraya menambahkan bahwa kasus korupsi baru-baru ini akan diselidiki.
Pernyataannya tersebut dinilai merupakan peringatan bagi pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Jimmy Morales.
Strategi Giammattei untuk mencabut korupsi dari akarnya di Guatemala akan mendapat pengawasan ketat setelah Morales mengusir Komisi Internasional Melawan Impunitas (CICIG) yang didukung PBB (CICIG) karena menyelidiki dia dan keluarganya.
Mayoritas politikus berhaluan kanan-tengah, termasuk Gimmattei, meyakini bahwa kehadiran CICIG di Guatemala adalah pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara itu. Giammattei menyatakan, dia akan segera membentuk pasukan antikorupsi sebagai gantinya.
Sementara itu, beberapa jam setelah tidak lagi jadi presiden, Morales diperlakukan secara kasar oleh pemrotes. Dia dilempari telur dan proyektil plastik saat akan disumpah sebagai anggota parlemen.
Dengan bantuan polisi antihuru-hara, Morales dan mantan wakil presidennya dapat mengikuti pelantikan. Morales memiliki kekebalan selagi menjabat sebagai presiden.
Mantan presiden berusia 50 tahun itu dituduh melakukan pelanggaran dana kampanye. Namun, dia membantahnya.
Dalam peristiwa terpisah, seorang politikus yang baru pulih dari operasi tiba terlambat dengan ditandu.
Politikus bernama Herber Melgar Padill itu tengah diselidiki atas kasus pencucian uang, yang telah dia bantah. Dia disebut dapat kehilangan kekebalan jika tidak mengambil sumpah sebagai anggota parlemen.
Teroris dan senjata
Saat pidato usai pelantikannya, Giammattei juga mendorong polisi untuk menggunakan senjata terhadap penjahat ketika dibutuhkan dengan mengatakan, pemerintah akan membela mereka jika mereka melindungi rakyat. Pernyataan itu dinilai memicu kekhawatiran kelompok-kelompok pemantau HAM di sebuah negara yang memiliki catatan pembunuhan ekstrayudisial
Tingkat pembunuhan di Guatemala dilaporkan telah berkurang setengahnya dalam 10 tahun terakhir, kesuksesan yang disebut karena keprofesionalan kepolisian.
"Tidak ada perdamaian tanpa keamanan," ujar Giammattei.
"Saya akan mendorong lahirnya UU yang bertujuan untuk menunjuk sejumlah geng jalanan sebagai kelompok teroris."
Pada 2013, Giammattei sempat dipenjara sebentar atas tuduhan terlibat dalam kematian ilegal seorang pemimpin geng penjara. Saat itu dia menjabat sebagai kepala sipir.
Terlepas dari isu domestik, keputusan Giammattei soal apakah akan membatalkan atau memperluas perjanjian dengan AS yang dicapai Morales bahwa Guatemala akan menjadi zona penyangga untuk mengurangi klaim suaka ke AS juga menjadi sorotan.
Perjanjian tersebut memungkinkan pejabat AS untuk mengirim imigran yang meminta suaka di perbatasan AS-Meksiko ke Guatemala.
Saat ini, AS hanya mengirim imigran Honduras dan El Salvador ke Guatemala dan Washington ingin memperluas kesepakatan untuk memasukkan warga Meksiko.
Kedutaan AS di Guatemala menerangkan bahwa pertemuan Wolf dan Giammattei membahas penertiban migrasi ilegal dan upaya meningkatkan keamanan perbatasan. Pada Rabu (15/1), badan International Development Finance Corporation (DFC) AS akan menandatangani MoU dengan Guatemala senilai US$1 miliar untuk memacu investasi sektor swasta dan menciptakan lapangan kerja.
Giammattei mengisyaratkan akan tetap mempertahankan kedutaan besarnya di Yerusalem serta berencana memasukkan Hizbullah yang didukung Iran dalam daftar organisasi teroris, langkah-langkah yang tentunya akan menyenangkan pemerintahan Donald Trump.
Guatemala adalah salah satu negara Amerika Latin termiskin dan paling tidak setara. Menurut Bank Dunia, kemiskinan meningkat sejak 2000 meski pertumbuhan ekonomi kuat. Washington telah mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi jika Guatemala menolak perjanjian kerja sama suaka.
