Pembicaraan antara Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan para pemimpin kudeta militer mengalami kemajuan, kata seorang sumber yang dekat dengan Hamdok pada Kamis (4/11). Sementara, Amerika Serikat dan PBB mendesak untuk mencari solusi.
Sudan dapat segera membentuk dewan berdaulat 14 anggota baru dalam langkah pertama oleh militer untuk menuju pembentukan lembaga transisi baru.
Dalam meningkatnya tekanan internasional, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara dengan panglima militer Abdel Fattah al-Burhan pada hari Kamis (4/11) dan mendesaknya untuk memulihkan tatanan konstitusional dan proses transisi.
Dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken pada hari Kamis (4/11), Burhan menyetujui perlunya mempercepat pembentukan pemerintahan, kata kantor Burhan.
"Kedua pihak sepakat tentang perlunya mempertahankan jalur transisi demokrasi, perlunya melengkapi struktur pemerintahan transisi dan mempercepat pembentukan pemerintahan," kata kantornya.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Blinken dalam panggilan telepon mendesak Burhan untuk segera membebaskan semua tokoh politik yang ditahan sejak kudeta dan kembali ke dialog yang mengembalikan Perdana Menteri Hamdok ke kantor dan memulihkan pemerintahan yang dipimpin sipil di Sudan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berusaha untuk menengahi dan mengakhiri krisis politik yang terjadi karena kudeta di mana politisi sipil ditahan dan Hamdok ditempatkan di bawah tahanan rumah.
Utusan khusus PBB untuk Sudan, perwakilan khusus Volker Perthes, mengatakan pembicaraan telah menghasilkan garis besar kesepakatan potensial tentang kembalinya pembagian kekuasaan, termasuk pemulihan kembali perdana menteri yang digulingkan.
Namun dia mendesak kesepakatan secepatnya, sebelum posisi kedua belah pihak semakin terhimpit.
Hamdok telah menuntut pembebasan semua tahanan dan pembalikan kudeta sebagai syarat untuk negosiasi lebih lanjut dengan militer. Otoritas tertinggi, Dewan Kedaulatan gabungan sipil-militer, telah dibubarkan oleh Burhan bersama dengan kabinet yang dipimpin sipil.(Reuters)