close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. REUTERS/Athit Perawongmetha
icon caption
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. REUTERS/Athit Perawongmetha
Dunia
Jumat, 04 Januari 2019 15:23

Gelar penobatan raja 4-6 Mei, pemilu Thailand terancam tak sesuai rencana?

Pemilu Thailand yang direncanakan berlangsung pada 24 Februari 2019 dikhawatirkan berbenturan dengan persiapan penobatan resmi raja.
swipe

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn akan menggelar penobatan resmi pada 4-6 Mei 2018. Pengumuman itu disampaikan oleh pihak istana pada Selasa (2/1). Raja akan tampil di muka publik pada hari terakhir.

Penobatan berlangsung lebih dari dua tahun setelah Vajiralongkorn menggantikan ayahnya, Bhumibol Adulyadej, yang meninggal dunia pada 13 Oktober 2016 di usia 88 tahun setelah memerintah selama tujuh dekade.

Lamanya upacara penobatan raja di Thailand bukan baru kali ini terjadi. Penobatan Bhumibol bahkan digelar nyaris empat tahun setelah dia menjadi raja, tepatnya pada 5 Mei 1950.

Upacara besar kerajaan di Thailand lazimnya akan sangat meriah, namun Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha pada Juni tahun lalu menyatakan bahwa Raja Maha Vajiralongkorn menginginkan penobatannya diadakan dengan cara yang relatif sederhana, meski pun disesuaikan dengan tradisit kerajaan.

Dalam pidato Malam Tahun Baru-nya, Raja Maha Vajiralongkorn mengungkapkan harapannya agar rakyat Thailand dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dia juga meminta mereka berbuat baik untuk negara.

Pemilu Thailand 

Pemerintah Thailand lewat Wakil PM Wissanu Krea-ngam mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemilu yang semula direncanakan berlangsung 24 Februari 2019 akan berbenturan dengan persiapan penobatan resmi raja.

Menurut Wissanu, Komisi Pemilihan akan bertanggung jawab untuk memilih tanggal yang tepat untuk menggelar pemungutan suara. Namun, dia memastikan bahwa pemilu akan digelar sesuai dengan konstitusi, yakni sebelum 9 Mei dan sebelum penobatan Raja Maha Vajiralongkorn.

Sejak kudeta yang berujung pada berkuasanya mereka pada 2014, junta militer telah berulang kali menunda pemilu. Pada Desember 2018, pemerintah telah mencabut larangan berkegiatan politik, meski pun partai oposisi utama mengatakan bahwa pembatasan kampanye tetap ada.

Majelis rendah berisikan 500 kursi akan menjadi satu-satunya badan yang dipilih secara populer dalam pemilu mendatang, sementara majelis tinggi atau Senat akan dipilih oleh junta. (VOA dan Bloomberg)

img
Khairisa Ferida
Reporter
img
Khairisa Ferida
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan