Pascaprotes anti-RUU ekstradisi, Pemimpin Hong Kong mulai melakukan pendekatan persuasif. Salah satu yang dilakukan dengan mengajak mahasiswa berdialog.
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan akan bertemu dengan mahasiswa untuk menurunkan tensi krisis politik yang berlangsung selama sebulan terakhir.
"Kepala Eksekutif baru-baru ini mengundang anak muda dari berbagai latar belakang untuk bertemu dengannya. Termasuk para mahasiswa dan anak muda yang ambil bagian dalam serangkaian aksi unjuk rasa," kata juru bicara Lam.
Sayang, undangan untuk duduk bersama tersebut ditolak oleh Serikat mahasiswa di Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). Mereka enggan bertemu karena Lam meminta dialog berlangsung secara tertutup.
"Dialog harus terbuka bagi semua warga Hong Kong dan memungkinkan semua orang memiliki hak untuk berbicara," kata serikat mahasiswa HKUST.
Menanggapi penolakan tersebut, Juru bicara Lam tetap berharap serikat mahasiswa mempertimbangkan kembali untuk mengambil bagian dalam pertemuan tersebut.
Tawaran pun berubah, juru bicara Lam bilang pertemuan akan diadakan secara tertutup untuk memfasilitasi pertukaran pandangan yang mendalam dan jujur.
Tuntutan mahasiswa
Pemimpin Serikat Mahasiswa Hong Kong University Jordan Pang menambahkan, ia hanya akan setuju untuk berdialog dengan Lam jika pemerintah berjanji tidak menyelidiki para pengunjuk rasa yang terlibat dalam demonstrasi yang berlangsung antara 9 Juni dan 1 Juli.
"Kami tidak mengerti mengapa Lam tidak secara terbuka menanggapi tuntutan demonstran tetapi lebih memilih melakukannya melalui pertemuan tertutup," kata Jordan.
Mahasiswa di Chinese University of Hong Kong, salah satu dari delapan lembaga pendidikan tinggi di kota itu, juga diundang untuk bertatap muka dengan Lam.
Hanya saja, serikat mahasiswa dari perguruan tinggi itu menyatakan belum memutuskan untuk merespons ajakan Lam.
Seperti diketahui, pengunjuk rasa berdemo agar pemerintah mencabut RUU ekstradisi dan menyerukan pengunduran diri Lam. Selain itu, mereka mendesak agar pemerintah mengadakan penyelidikan atas dugaan kebrutalan polisi terhadap pemrotes.
Mereka juga meminta agar Lam berhenti melabeli pengunjuk rasa sebagai perusuh.
Seperti diketahui, pengunjuk rasa menyerbu gedung Dewan Legislatif (LegCo) pada Senin (1/7). Unjuk rasa bertepatan dengan peringatan 22 tahun penyerahan kedaulatan Hong Kong ke China.
Sebelumnya pada Juni lalu para demonstran mengadakan aksi unjuk rasa untuk menentang RUU ekstradisi. Di bawah RUU itu, warga ataupun orang asing yang berada di Hong Kong dapat diesktradisi untuk diadili di pengadilan China yang dikontrol oleh Partai Komunis.
Meskipun pembahasan RUU ditangguhkan pada 15 Juni lalu namun para pengunjuk rasa tetap tidak berhenti berdemonstrasi.
Pada 1 Juli 1997, Inggris mengembalikan Hong Kong ke China di bawah kesepakatan "satu negara, dua sistem" yang memungkinkan otonomi bagi kota tersebut. Otonomi itu mencakup kebebasan berdemonstrasi dan sistem peradilan yang independen.
Meski begitu, banyak penduduk Hong Kong yang berpendapat bahwa China justru semakin sering ikut campur dan menggerus kebebasan kota itu.
Beijing membantah ikut campur, tetapi warga Hong Kong menilai RUU ekstradisi itu sebagai salah satu upaya China memperketat kontrol atas pusat keuangan Asia tersebut.
