Pemimpin militer yang berkuasa di Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, merinci rencana pemilihan umum pada akhir tahun ini dan menyerukan persatuan nasional. Hal itu disampaikan dalam pidatonya pada Rabu (4/1), saat memimpin upacara yang menandai peringatan 75 tahun kemerdekaan Myanmar dari Inggris.
Dia juga mendesak negara-negara lain dan organisasi internasional, serta rakyat negaranya sendiri, untuk mendukung “sistem demokrasi multipartai yang murni dan berkembang secara disiplin. Hal itu merupakan sebuah konsep yang didefinisikan oleh militer yang berkuasa sebagai tujuannya sejak menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Min Aung Hlaing juga mengumumkan pengampunan bagi 7.012 narapidana untuk menandai kesempatan itu, bersamaan dengan pengurangan sebagian hukuman narapidana lain yang tidak dihukum karena kejahatan berat. Beberapa tahanan politik termasuk di antara mereka yang dibebaskan, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa tindakan itu akan mencakup Suu Kyi, yang hampir tidak dapat dihubungi sejak militer merebut kekuasaan.
Suu Kyi yang berusia 77 tahun, telah menjalani hukuman 33 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas serangkaian tuntutan politik yang diajukan oleh militer, termasuk mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal, melanggar pembatasan virus corona, melanggar undang-undang rahasia resmi negara, hasutan, penipuan pemilu dan tuduhan korupsi. Dia telah ditahan sejak Juni di sebuah bungalo yang dibangun khusus di penjara utama di ibu kota, Naypyitaw, ditemani oleh tiga penjaga wanita tetapi diisolasi dari tahanan lain.
Pendukung dan analis independen Suu Kyi mengatakan, kasus terhadapnya merupakan upaya untuk mendiskreditkannya dan melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer sambil mencegahnya ikut serta dalam pemilihan yang menurut militer akan berlangsung pada Agustus tahun ini.
Langkah nyata pertama untuk mengadakan proses pemungutan suara dapat terjadi pada akhir bulan ini, ketika perpanjangan enam bulan terakhir dari keadaan darurat selesai. Keadaan darurat diberlakukan pemerintahan militer setelah pengambilalihan kekuasaan pada 2021.
Pengambilalihan negara oleh tentara membalikkan hampir satu dekade kemajuan menuju demokrasi setelah lima dekade pemerintahan militer. Militer mengatakan, mereka bertindak karena kecurangan suara besar-besaran dalam pemungutan suara, meskipun pemantau pemilu independen tidak menemukan kejanggalan besar.
“Setelah memenuhi ketentuan keadaan darurat, pemilu yang bebas dan adil akan diadakan sesuai dengan konstitusi 2008, dan pekerjaan lebih lanjut akan dilakukan untuk menyerahkan tugas negara kepada partai pemenang sesuai dengan standar demokrasi,” kata Min Aung Hlaing menyatakan dalam pidatonya di ibu kota Naypyitaw, di mana dia juga memimpin pawai.
Satuan militer dan pegawai negeri berbaris dalam formasi di dekat kompleks parlemen yang megah. Sementara jet tempur, pesawat pengebom, dan helikopter terbang di atasnya.
Rencana pemilihan umum secara luas dilihat sebagai upaya untuk menormalkan perebutan kekuasaan oleh militer, melalui kotak suara dan memberikan hasil yang memastikan para jenderal tetap memegang kendali. Militer akan mengontrol seluruh proses dan telah menghabiskan dua tahun terakhir melemahkan oposisi yang kredibel.
Meskipun tidak secara resmi dilarang, Liga Nasional untuk Demokrasi ( the National League for Democracy/NLD), mantan partai populer yang berkuasa, secara efektif telah dibubarkan, dengan para pemimpinnya dan banyak anggotanya di penjara atau bersembunyi. Segala bentuk perbedaan pendapat saat ini ditekan oleh aparat keamanan, bahkan terkadang dengan menggunakan kekuatan yang mematikan.
NLD, yang dipimpin oleh Suu Kyi, meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum 2020, hasil yang memicu penggulingannya oleh militer pada tahun berikutnya.
Perebutan kekuasaan oleh tentara menyebabkan protes damai nasional yang dihancurkan oleh pasukan keamanan dengan kekuatan mematikan, memicu perlawanan bersenjata yang oleh beberapa pakar PBB dicirikan sebagai perang saudara.
Sejarah mencatat, sebelum pengambilalihan 2021, Myanmar kerap terjadi konflik bersenjata selama beberapa dekade antara pemerintah pusat dan etnis minoritas yang mencari otonomi lebih besar, sebagian besar di wilayah perbatasan.
Konflik bersenjata masih berkecamuk di sebagian besar negara dan Min Aung Hlaing menekankan bahwa “penghentian konflik bersenjata internal untuk memastikan solidaritas dan perdamaian nasional merupakan kebutuhan mutlak bagi negara kita dan upaya keras sedang dilakukan untuk mencapai tujuan itu.”
Penggulingan demokrasi oleh pemerintah Min Aung Hlaing dan represi sengit terhadap semua oposisi juga menjadikan Myanmar sebagai negara paria di antara banyak negara lain, yang telah menerapkan sanksi politik dan ekonomi terhadap para jenderal yang berkuasa.
“Terlihat beberapa organisasi dan negara ikut campur dalam urusan dalam negeri Myanmar. Namun, kami telah memutuskan untuk berdiri teguh secara global, sambil berpegang pada kebijakan luar negeri kami untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan bangsa kami, ”katanya.
