Pengamat menduga krisis pangan di Korea Utara karena pembatasan Covid-19

Korea Utara sedang mengalami krisis kelaparan. Adanya krisis pangan ini sendiri terjadi karena negara tersebut membatasi perbatasan negaranya. Hal tersebut menjadikan banyaknya barang dan makanan yang sulit masuk ke negara tersebut.

Diketahui sejak Januari 2020 otoritas Korea Utara memberlakukan aturan pembatasan yang sangat tinggi dan terbilang tidak terlalu perlu. Pembatasan ini termasuk peningkatan pagar, pos jaga dan jalan patroli. Peningkatan ini mencakup 169 pos jaga dan hampir 20 km (12 mil) pagar baru di sekitar kota perbatasan Hoeryung. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat popular bagi penyelundupan dan perdagangan.

“Pemerintah Korea Utara menggunakan tindakan yang diklaim sebagai pencegahan Covid-19, untuk lebih menekan dan membahayakan rakyat Korea Utara," kata peneliti senior Korea di Human Right Watch.  Lina Yoon, “Pemerintah harus mengarahkan energinya untuk meningkatkan akses ke makanan, vaksin dan obat-obatan, dan menghormati kebebasan bergerak dan hak lainnya,” tambahanya. Hal ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah yang beralasan sedang melakukan perlidungan dari Covid-19.

Direktur dari kerja sama internasional di Pusat Basis Hak Asasi Manusia Korea Utara (NKDB) Hanna Song memiliki data tentang laporan yang masuk kepada dirinya. Data tersebut berisikan penurunan tajam dalam pembelotan ke Korea Selatan. Pada 2019 tercatat ada 1.047, khusus untuk tahun ini sangat berkurang tinggal menyisakan 42. Tentunya aturan tersebut memengaruhi adanya angka penurunan ini.

“Covid-19 telah menjadi alasan yang bagus bagi rezim Kim Jong-un untuk memberi tahu rakyatnya bahwa mereka melindungi mereka, sementara sebenarnya hanya memenuhi tujuan mereka untuk mengisolasi rakyat Korea Utara. Namun NKDB dapat melihat bahwa Korea Utara sebenarnya tidak sepenuhnya tertutup. Pasalnya dalam survei yang dilakukan NKDB terhadap 399 pelarian Korea Utara pada September 2022, 71 orang mengatakan bahwa mereka telah mengirim uang ke Korea Utara pada 2022 dan 87 orang telah melakukan kontak dengan anggota keluarga di Korea Utara,” dalam keterangan song terkait permasalahan ini.

Namun begitu langkah yang ditempuh pemerintah ini membuat negara yang sangat terisolasi ini menjadi sangat sulit untuk berkembang. Walaupun pemerintahnya memiliki klaim terhadap kemenangan oleh virus ini, namun hal ini masih membuat negara tersebut tidak bebas. Pada saat ini Korea Utara menjadi salah satu negara termiskin di Asia dengan 40% penduduknya kekurangan gizi dan membutuhkan bantuan.