Menteri untuk Urusan Perempuan dan Kesetaraan Penny Mordaunt ditunjuk menggantikan Gavin Williamson sebagai Menteri Pertahanan Inggris. Dia tercatat sebagai perempuan pertama yang menduduk jabatan itu di Inggris.
Berbicara pasca-penunjukannya, Mordaunt mengatakan, "Saya senang bisa kembali ke Kementerian Pertahanan. Merupakan suatu kehormatan dan keistimewaan untuk bekerja dengan pasukan bersenjata dan pertahanan sipil terbaik di dunia."
Mordaunt merupakan seorang Brexiter, salah satu tokoh terkemuka dalam kampanye "Leave" dalam referendum Brexit. Di lain sisi, perempuan berusia 46 tahun itu merupakan sosok yang setia pada Perdana Menteri Theresa May di sepanjang negosiasi alot Brexit.
Perempuan bernama lengkap Penelope Mary Mordaunt itu adalah anggota pasukan cadangan di Angkatan Laut Inggris, mantan menteri untuk angkatan bersenjata, dan anggota parlemen untuk Portsmouth.
PM May, Rabu (1/4), memecat Williamson menyusul bocornya keputusan penting terkait perusahaan telekomunikasi China, Huawei, dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional Inggris.
"PM malam ini meminta Gavin Williamson untuk meninggalkan pemerintahan, setelah kehilangan kepercayaan pada kemampuannya untuk melayani perannya sebagai menteri pertahanan dan sebagai anggota kabinetnya," sebut pernyataan kantor PM.
Williamson membantah keras bahwa dia adalah sumber kebocoran.
"Saya menyesali kebocoran dari Dewan Keamanan Nasional yang berasal dari kementerian saya... Saya dengan keras menyangkal bahwa saya dengan cara apa pun terlibat dalam kebocoran ini dan saya yakin bahwa penyelidikan yang menyeluruh dan formal akan membuktikan posisi saya," demikian pernyataan Williamson dalam suratnya yang diunggah di Twitter.
Dalam suratnya Williamson juga mengungkapkan dia memilih tidak menerima tawaran PM May untuk mengundurkan diri. Alasannya, kalau mengundurkan diri itu menunjukkan dia bersalah.
Keputusan PM May untuk memecat Williamson datang menyusul laporan surat kabar The Daily Telegraph bahwa pemerintah Inggris akan memberikan Huawei akses ke pembangunan jaringan 5G di negara itu.
Laporan The Daily Telegraph kontroversial karena sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, menuding produk-produk Huawei dapat digunakan oleh China untuk memata-matai.
Huawei, yang merupakan pemasok peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, telah berulangkali membantah tuduhan tersebut.
Sementara Australia telah melarang penggunaan perangkat Huawei dalam jaringan 5G di negara itu, Huawei berjuang keras untuk meyakinkan Inggris bahwa produknya aman untuk digunakan.
Menyusul kebocoran yang dipublikasikan The Daily Telegraph pada 23 April, penyelidikan pun dilakukan oleh Sekretaris Kabinet Mark Sedwill.
Dalam suratnya kepada Williamson, PM May mengatakan bahwa ini adalah persoalan yang sangat serius dan sangat mengecewakan.
Menyusul pengumuman atas pemecatan Williamson, beberapa anggota parlemen mendesak agar pria itu menghadapi tuntutan pidana.
Wakil pemimpin oposisi dari Partai Buruh Tom Watson menuturkan, Williamson harus dituntut berdasarkan UU Rahasia Resmi dan pembayaran pesangonnya harus dihapus.
Pemimpin Partai Demokrat Liberal Vince Cable juga berpendapat bahwa Williamson harus dirujuk ke Polisi Metropolitan London untuk penyelidikan kriminal yang menyeluruh. (CNN dan The Guardian)
