Pada Senin (31/12) dini hari, Komisi Pemilihan Umum Bangladesh mengumumkan bahwa aliansi dari Perdana Menteri Sheikh Hasina Wazed kembali memenangkan pemilihan umum. Namun, oposisi menolak hasil pemungutan suara dan menuduh adanya kecurangan.
Aliansi yang didominasi oleh Liga Awami Bangladesh, memenangkan 287 dari 300 kursi parlemen.
Sementara oposisi utama mereka, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang juga memboikot pemilihan pada 2014, hanya mendapatkan enam kursi.
Kemenangan Hasina meneguhkan kekuasaannya atas Bangladesh yang telah dimulai sejak tahun 2009. Meski dipuji karena meningkatkan ekonomi dan mempromosikan pembangunan, pemerintahan Hasina dinilai otoriter.
Selama menjabat, Hasina dituduh telah melanggar HAM, menumpas media, dan membungkam perbedaan pendapat. Dia menyangkal semua tuduhan tersebut.
Pemimpin oposisi Kamal Hossain mengatakan, aliansi mereka, Front Persatuan Nasional yang dipimpin oleh BNP, telah meminta KPU untuk "sesegera mungkin" mengulang pemungutan suara. Dia menuduh pemilu pada hari Minggu (30/12) cacat.
Menurut keterangan kepolisian, setidaknya 17 orang terbunuh pada saat pemungutan suara berlangsung. Musim kampanye kali ini penuh kekerasan, dan pihak oposisi mengklaim pemerintah gagal membuat arena kompetisi yang adil.
"Seluruh aspek pemilu benar-benar dimanipulasi. Seharusnya pemilu dibatalkan," ujar Hossain di kediamannya di Dhaka pada Minggu malam waktu setempat.
Hossain mengatakan bahwa para calon anggota parlemen melaporkan telah melihat upaya curang dari aktivis partai yang berkuasa. Petugas Liga Awami Bangladesh dikabarkan melarang saksi dari kubu oposisi untuk datang ke tempat pemungutan suara.
"Kami pernah mengalami pemilu yang buruk di masa lalu, tetapi saya harus mengatakan bahwa pemilu seburuk ini belum pernah terjadi sebelumnya," imbuh pria berusia 82 tahun itu.
Hossain menuturkan, dia akan bertemu dengan anggota aliansi oposisi pada hari ini untuk memutuskan langkah selanjutnya.
Putra Hasina, Sejeeb Wazed, menyebut oposisi sebagai "pecundang menyedihkan yang membuat tuduhan palsu".
Penyelidikan kecurangan
KPU menyatakan sedang menyelidiki tuduhan manipulasi suara dari negara mayoritas muslim dengan 165 juta penduduk itu. Kendati demikian, seorang juru bicara KPU belum menyatakan apakah hasil penyelidikan akan memengaruhi keputusan pemilu.
Direktur Asia Selatan Human Rights Watch Meenakshi Ganguly melalui sebuah twit mengatakan, "Dengan tuduhan serius mengenai intimidasi pada pemilih, pembatasan saksi pemungutan suara oposisi, dan beberapa kandidat yang meminta pemungutan suara ulang, ada kekhawatiran terkait kredibilitas pemilu Bangladesh."
Beberapa bulan sebelum pemilu, ratusan anggota partai oposisi ditangkap dengan tuduhan yang mereka katakan "fiktif". Banyak yang mengatakan mereka diserang oleh anggota Liga Awami Bangladesh. Serangan-serangan ini melumpuhkan kemampuan oposisi untuk berkampanye.
Pemerintahan Hasina membantah tuduhan itu. Partainya menegaskan bahwa banyak anggotanya yang terluka dalam serangan oleh oposisi.
Pada hari pelaksanaan pemilu, tujuh anggota Liga Awami Bangladesh dan lima anggota BNP tewas, serta 20 lainnya cedera menurut keterangan polisi.
Ini adalah pemilu pertama BNP berkampanye tanpa pemimpinnya yang juga saingan berat Hasina, Khaleda Zia. Kedua wanita itu telah berganti kekuasaan selama tiga dekade terakhir, tetapi Khaleda ditahan di penjara sejak Februari atas tuduhan korupsi yang menurutnya sarat motivasi politik.
Pertumbuhan ekonomi dan kenaikan upah
Kepada Reuters, Wazed mengatakan bahwa pemerintahan berikutnya akan mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bangladesh menjadi 10% dari 7,8% pada periode 2017-2018.
Pemerintah, menurutnya, juga akan menaikkan upah minimum pekerja di industri garmen yang menyumbang sekitar 83% dari total ekspor negara dengan penjualan lebih dari US$30,6 miliar.
"Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu akan dilakukan segera, tetapi pasti akan ditingkatkan," katanya.
Bagaimana pun pemerintah tidak ingin "hanya terjebak di sektor garmen", Wazed menuturkan, mereka juga ingin merambah ke sektor manufaktur elektronik.
China dan India, dua tetangga barat yang membantu memerdekakan Bangladesh pada 1971, adalah dua investor utama negara ini.
"Kami terbuka untuk investasi dari siapa pun. Hanya saja China sangat proaktif tentang investasi," tutur Wazed. "Negara barat lainnya harus mencoba bersaing dengan mereka."
