Perdana Menteri Finlandia Antti Rinne mengundurkan diri pada Selasa (3/12), setelah seorang anggota koalisi yang berkuasa mengatakan mereka telah kehilangan kepercayaan padanya menyusul serangkaian pemogokan.
Partai Tengah meminta Rinne mundur setelah pemogokan yang berlangsung lebih dari dua minggu di layanan pos negara, Posti, menyebar ke maskapai penerbangan nasional, Finnair, dan industri lainnya sebelum akhirnya ditangani pekan lalu.
Pada Senin (2/12), ketua Partai Tengah Katri Kulmuni mempertanyakan peran Rinne dalam menangani pemogokan. Meski demikian, Kulmuni mengatakan ingin koalisi dengan lima anggota yang sama saat ini berlanjut di bawah perdana menteri baru yang belum ditentukan.
Presiden Sauli Niinisto menerima pengunduran diri Rinne dan meminta kabinet saat ini untuk menjalankan peran sementara sambil menunggu pembentukan pemerintahan baru.
"Kita kemungkinan akan mengadakan pembicaraan pembentukan pemerintahan dengan cepat, dan kemungkinan dengan koalisi yang sama," kata Rinne.
Krisis yang dialami Finlandia terjadi saat negara itu tengah menduduki jabatan Presiden Dewan Uni Eropa hingga 31 Desember 2019. Sebagai Presiden Dewan Uni Eropa, Finlandia, memainkan peran sentral dalam upaya mengeluarkan anggaran baru bagi blok tersebut.
Menteri Transportasi dan Komunikasi dari Partai Sosial Demokrat Sanna Marin (34) disebut sebagai kandidat utama untuk menggantikan Rinne.
"Saya tidak akan menghindari dari tanggung jawab," kata Marin kepada wartawan di bandara Helsinki setelah terbang dari Brussels menyusul krisis pascapengunduran diri Rinne.
Pengamat politik dari Helsinki University Johanna Vuorelma mengatakan, "Pada usia 34 tahun, dia (Marin) akan menjadi perdana menteri termuda yang pernah ada."
Kandidat lain untuk memimpin pemerintahan adalah Antti Lindtman, ketua Partai Sosial Demokrat, yang telah mengatakan kepada wartawan bahwa dia juga siap menjadi perdana menteri.
Jika kelima mitra koalisi setuju untuk tetap bekerja sama, lazim bahwa pemenang pemilu diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan perdana menteri baru dan membentuk pemerintahan. Dan dalam kasus ini, pemenang pemilu adalah Partai Sosial Demokrat.
