PM Mahathir tolak tarik pernyataannya soal Kashmir

Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada Selasa (22/10) mengatakan bahwa dia tidak akan menarik kembali kecamannya atas tindakan India di Kashmir meski ada seruan boikot minyak sawit Malaysia.

Badan perdagangan minyak nabati India pada Senin (20/10) meminta anggotanya untuk berhenti membeli minyak sawit Malaysia setelah Mahathir menyebut bahwa Negeri Hindustan telah menyerbu dan menduduki Kashmir, wilayah mayoritas muslim yang menjadi sengketa dengan Pakistan.

Mahathir menyampaikan pernyataan tersebut di forum Sidang Umum PBB pada akhir September.

Pemerintah nasionalis Hindu pimpinan PM Narendra Modi mencabut status khusus atas Kashmir pada 5 Agustus, memberlakukan sejumlah pembatasan. PM Modi menekankan bahwa Kashmir adalah persoalan internal dan dia mengkritik negara-negara yang menyinggungnya.

"Kami mengutarakan pendapat kami, dan kami tidak akan menarik atau mengubahnya," kata Mahathir kepada awak media di luar parlemen. "Apa yang kami sampaikan adalah kita semua harus mematuhi resolusi PBB. Kalau tidak, apa gunanya PBB?."

Dewan Keamanan PBB mengadopsi sejumlah resolusi pada 1948 dan 1950-an menyangkut perselisihan antara India dan Pakistan atas Kashmir, termasuk yang menyatakan bahwa jalur plebisit harus ditempuh untuk menentukan masa depan kawasan itu.

Mahathir menyatakan pihaknya akan mempelajari dampak boikot yang diserukan oleh Solvent Extractors' Association of India dan mencari cara untuk mengatasinya.

New Delhi sejauh ini belum berkomentar.

"Mereka bukan pemerintah India, jadi kami harus mencari tahu bagaimana kami dapat berkomunikasi dengan mereka. Karena perdagangan adalah hal yang dua arah dan perang dagang itu buruk," ujar pria berusia 94 tahun itu.

Menurut data pemerintah India, ekspor Malaysia ke India bernilai US$10,8 miliar pada tahun fiskal yang berakhir 31 Maret. Sementara itu, impor mencapai US$6,4 miliar.

India adalah tujuan ekspor terbesar ketiga Malaysia pada 2018 untuk minyak sawit dan produk-produk berbasis kelapa sawit yang bernilai US$1,63 miliar.

Pekan lalu, Kuala Lumpur menuturkan pihaknya tengah mempertimbangkan meningkatkan impor gula mentah dan daging kerbau dari India sebagai upaya untuk meredakan ketegangan.