Pada Kamis (17/5), Ketua Komite 1922 Graham Brady menyampaikan bahwa Perdana Menteri Inggris Theresa May akan mengundurkan diri setelah kesepakatan Brexit miliknya disetujui oleh parlemen.
Tiga tahun setelah Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, persoalan terkait kapan, bagaimana, dan apakah Brexit akan terjadi masih belum jelas. Hal itu mendorong beberapa anggota Partai Konservatif untuk menyerukan adanya pendekatan baru bagi Brexit.
Sejumlah anggota Partai Konservatif mendesak May untuk mundur karena menganggapnya gagal mendapatkan titik temu kesepakatan yang harus dicapai dengan Uni Eropa sebelum Inggris hengkang.
May bersikeras ingin Inggris tetap memiliki hubungan dagang dengan Uni Eropa, sementara oposisi mendesak untuk benar-benar memutus hubungan dengan blok itu.
PM May telah berjanji untuk melepas jabatannya jika kesepakatan Brexit miliknya disetujui oleh parlemen. Namun, banyak anggota partainya ingin kejelasan terkait kapan dia akan mundur jika kesepakatan itu ditolak untuk keempat kalinya. Sedangkan, sejumlah anggota Partai Konservatif lainnya menuntut kepergiannya segera.
"PM May bertekad untuk mengamankan kepergian kita dari Uni Eropa," ujar Brady.
Pemerintah mengatakan anggota parlemen akan memperdebatkan dan menggelar pemungutan suara terkait kesepakatan Brexit May pada awal Juni.
"Saya dan May sepakat bertemu untuk menyetujui jadwal pemilihan PM baru," kata dia.
May, yang menjadi perdana menteri usai referendum Brexit pada 2016, lolos dari mosi tidak percaya yang diajukan parlemen pada Desember 2018.
Di bawah aturan yang ada, May tidak bisa mendapatkan mosi tidak percaya lagi selama setahun ke depan. Namun, beberapa anggota di Komite 1922 mendorong agar aturan itu diubah untuk memaksa May keluar lebih awal jika dia tidak menetapkan tanggal pengunduran diri.
Anggota Partai Konservatif, Boris Johnson, telah menyatakan akan menjadi kandidat untuk menggantikan posisi May.
Penundaan lebih lanjut
Kesepakatan Brexit milik May telah tiga kali ditolak parlemen dan diskusi berminggu-minggu dengan oposisi, Partai Buruh, gagal menemukan konsensus.
Terjebak dalam kebuntuan dan terpaksa menunda tenggat Brexit, Partai Konservatif yang diketuai May menderita kerugian besar dalam pemilu lokal pada awal Mei.
Dengan sejumlah anggota Partai Buruh dan Konservatif yang berencana untuk menentang kesepakatan Brexit milik May, proposal itu kemungkinan besar akan ditolak untuk keempat kalinya.
Sejumlah anggota parlemen Partai Konservatif pro-Brexit menuntut agar May menetapkan tanggal pasti untuk pengunduran dirinya. Salah satunya adalah politikus yang menolak disebutkan namanya, dia menggambarkan kelambanan May sebagai penundaan lebih lanjut yang menyebabkan kerusakan bagi Partai Konservatif.
Anggota Partai Konservatif lainnya, Andrew Bridgen, mengkritik upaya May yang memaksa parlemen untuk meloloskan kesepakatan Brexit miliknya. Menurut Bridgen, kesepakatan May akan berdampak buruk bagi masa depan Inggris.
"May adalah perdana menteri yang semakin terkepung, terisolasi, dan putus asa untuk meloloskan kesepakatan Brexit yang akan melumpuhkan masa depan Inggris," tuturnya.
