Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan tentara Prancis akan tetap berada di Kaledonia Baru “selama diperlukan”. Pernyataan ini dikeluarkan setelah lebih dari seminggu kerusuhan di wilayah kepulauan Pasifik. Huru-hara dipicu rencana Prancis untuk mengubah peraturan pemilu di daerah jajahannya itu.
Macron tiba di ibu kota Kaledonia Baru, Noumea, pada hari Kamis, di tengah berlanjutnya protes terhadap reformasi pemungutan suara yang menurut masyarakat Pribumi Kanak akan melemahkan suara mereka dan melemahkan perjuangan mereka untuk kemerdekaan.
Reformasi ini akan memungkinkan warga Perancis yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun atau lebih untuk memberikan suara dalam pemilihan provinsi di Kaledonia Baru.
Sekitar 3.000 tentara telah dikirim dari Paris sejak kekerasan dimulai dan mungkin akan tinggal di sana hingga Olimpiade di Paris, yang dimulai pada 26 Juli, kata Macron.
Enam orang, termasuk tiga pemuda Kanak, telah terbunuh dan sekitar 280 orang ditangkap sejak protes pecah dan keadaan darurat diumumkan.
Macron mengheningkan cipta selama satu menit untuk orang-orang yang terbunuh dan mengatakan jika penghalang jalan dan barikade disingkirkan, dia akan menentang perpanjangan keadaan darurat.
Presiden Prancis juga bertemu dengan Presiden Pemerintah Kaledonia Baru yang pro-kemerdekaan Louis Mapou dan Presiden Kongres Roch Wamytan, dalam pertemuan di kediaman komisaris tinggi Prancis untuk Kaledonia Baru di Noumea pada hari Kamis.
Macron terbang sekitar 17.000 km (10.500 mil) dari daratan Prancis untuk mencapai Noumea dan diperkirakan akan tetap berada di Kaledonia Baru selama sekitar 12 jam.
Para pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera Kaledonia Baru berjajar di jalan-jalan ketika konvoi presiden Prancis berjalan di sepanjang jalan yang baru dibuka kembali dari bandara internasional ke Noumea.
“Saya tidak tahu mengapa nasib kami dibicarakan oleh orang-orang yang bahkan tidak tinggal di sini,” kata Mike, seorang warga Kanak berusia 52 tahun di penghalang jalan di utara ibu kota, pada malam kedatangan Macron.
Menurut kantor berita Reuters, sekitar 90 barikade yang dipasang oleh pengunjuk rasa telah dibersihkan oleh polisi bersenjata lengkap dan paramiliter, namun barikade baru masih muncul pada malam sebelum Macron tiba.
Jimmy Naouna, dari Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (FLNKS) Kaledonia Baru, mengatakan partai politik pro-kemerdekaan telah menyerukan pengunjuk rasa untuk menghilangkan penghalang jalan, dan mendesak Macron untuk membatalkan rencana reformasi pemilu.
“Kami memperkirakan jika [Macron] datang ke Kanaky, dia akan membuat pengumuman yang kuat bahwa dia mencabut rancangan undang-undang pemilu ini, tetapi jika dia datang ke sini hanya sebagai provokasi, itu mungkin akan berakibat buruk,” kata Naouna.
Suku Kanak berjumlah sekitar 40 persen dari 300.000 orang yang tinggal di Kaledonia Baru, yang terletak antara Australia dan Fiji di Samudra Pasifik.
Pada tahun 1998, Perancis setuju untuk menyerahkan lebih banyak kekuasaan politik kepada wilayah tersebut dan membatasi pemungutan suara dalam pemilihan provinsi dan majelis di Kaledonia Baru hanya untuk mereka yang merupakan penduduk pulau tersebut pada saat itu, berdasarkan apa yang disebut Perjanjian Noumea.
Sekitar 40.000 warga Perancis telah pindah ke Kaledonia Baru sejak tahun 1998, dan perubahan tersebut memperluas daftar pemilih hingga mencakup mereka yang telah tinggal di wilayah tersebut selama 10 tahun.
Perjanjian Noumea juga mencakup serangkaian tiga referendum kemerdekaan, yang terakhir dilaksanakan pada bulan Desember 2021 pada puncak pandemi COVID-19. Kelompok pro-kemerdekaan memboikot pemungutan suara tersebut, yang mendukung tetap tinggal di Prancis, dan menolak hasilnya.
Pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan kepada saluran TV France 2 bahwa Azerbaijan, bersama Tiongkok dan Rusia, “ikut campur” di Kaledonia Baru.
“Saya menyesalkan beberapa pemimpin pro-kemerdekaan Kaledonia telah membuat kesepakatan dengan Azerbaijan,” klaim Darmanin.
Hubungan antara Prancis dan Kaledonia Baru adalah hubungan antara negara kolonial dan wilayahnya yang dimulai sejak 1853. Kaledonia Baru adalah wilayah seberang laut Prancis (collectivité d'outre-mer). Meskipun memiliki otonomi yang luas, Kaledonia Baru tetap berada di bawah kedaulatan Prancis.
