Kelompok bersenjata menyerang rumah Presiden Haiti, Jovenel Moise. Serangan ini menewaskan Moise dan melukai istrinya, Martine Moise.
Dilaporkan, serangan itu dilakukan sekelompok komando dengan 'elemen asing', Rabu pukul 01.00 dini hari (7/7). Sementara Jovenel Moise tak selamat dari serangan itu, istrinya Martine Moise yang terluka dilarikan dan dirawat di rumah sakit.
"Presiden dibunuh di rumahnya oleh orang asing yang berbicara bahasa Inggris dan Spanyol," kata Perdana Menteri Haiti Claude Joseph kepada AFP. Ia menyebut pembunuhan itu sebagai sebuah tindakan kebencian, tidak manusiawi dan biadab.
Joseph mengatakan polisi telah dikerahkan ke Istana Nasional serta lingkungan kelas atas Petionville dan juga akan dikirim ke daerah lain. "Semua tindakan diambil untuk menjamin kelangsungan negara dan melindungi bangsa," tambah Joseph.
Moise dalam politik Haiti
Moise telah memerintah Haiti yang berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa mulai 2017 setelah memenangkan pemilu pada 2016. Namun, pada 2019, serangkaian perselisihan politik pecah. Termasuk soal masa jabatannya. Pihak oposisi mendesaknya untuk mundur.
Banyak orang di Haiti memandang pemerintahan Moise tidak sah karena masa jabatannya secara hukum berakhir pada Februari 2021. Dia melewati tujuh perdana menteri dalam empat tahun dan menghadapi gerakan protes oposisi yang kuat.
Para pemimpin oposisi menuduhnya haus kekuasaan. Dengan dua dekrit yang kontroversial, Moise telah membatasi kekuasaan pengadilan untuk melakukan audit atas kontrak pengadaan publik dan menciptakan sebuah badan intelijen yang hanya bertanggung jawab kepada presiden.
Haiti dijadwalkan mengadakan referendum konstitusional pada bulan September atas upaya Moise yang banyak dikritik untuk memperkuat cabang eksekutif. Pemilihan presiden, legislatif dan lokal juga akan diadakan pada bulan September.
Konstitusi saat ini menyatakan "setiap konsultasi rakyat yang bertujuan untuk mengubah Konstitusi melalui referendum secara resmi dilarang." Itu ditulis pada tahun 1987 setelah jatuhnya kediktatoran Duvalier
Reaksi terhadap pembunuhan itu
Di Port-au-Prince Wednesday, jalan-jalan sepi dengan beberapa laporan tembakan dan penjarahan dikatakan telah terjadi di satu daerah. Baru-baru ini terjadi peningkatan kekerasan dan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan ketika geng dan polisi bersaing untuk menguasai jalanan.
Sekitar 60% populasi berpenghasilan kurang dari US$2 per hari dan kekurangan makanan dan bahan bakar telah menyebabkan inflasi yang melonjak.
Republik Dominika mengumumkan akan menutup perbatasan yang dibaginya dengan Haiti di pulau Hispaniola. Presiden Republik Dominika Luis Abinader mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi tersebut tetapi belum berbicara secara terbuka.
Kedutaan Besar AS mengumumkan akan ditutup Rabu karena situasi keamanan yang memburuk di Haiti. Pada 30 Juni, kedutaan mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap kebebasan pers di negara itu dan meminta pemerintah untuk bertindak melawan geng-geng bersenjata.
Bela sungkawa AS dan Inggris
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mencuit di Twitter bahwa dia "sedih atas kematian Mr Moïse". Ia menyebutnya "tindakan menjijikkan". Presiden AS Joe Biden menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Haiti atas "pembunuhan yang mengerikan".
Siapa yang akan mengambil kendali?
Beberapa laporan menyebutkan tentang penyerangan dilakukan para pria berpakaian hitam membawa senjata bertenaga tinggi yang mungkin berpura-pura menjadi bagian dari operasi penegakan narkoba AS, tetapi tidak ada rincian resmi yang diberikan. Claude Joseph juga mengatakan para penyerang berbicara dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Bahasa resmi Haiti adalah Kreol dan Prancis.
Berbicara kepada publik, Joseph bersumpah para pembunuh akan dibawa ke pengadilan dan mengatakan situasi keamanan "terkendali". Joseph mengatakan bahwa "semua tindakan telah diambil untuk memastikan kesinambungan" dan bahwa "demokrasi dan republik akan menang". Tetapi pertanyaan tetap ada tentang seberapa besar kendali yang dapat ditegaskan Joseph.
Konstitusi Haiti mengatakan para menteri, di bawah kepemimpinan perdana menteri, mengambil kendali jika terjadi kekosongan presiden, sampai pemilihan dapat diadakan. Tapi itu juga masih belum jelas, karena perdana menteri baru, Ariel Henry, baru saja ditunjuk oleh Moïse minggu ini tetapi belum dilantik.
Jovenel Moïse, 53, telah berkuasa sejak Februari 2017. Masa jabatannya diwarnai penentangan cukup berat karena ia menghadapi tuduhan korupsi dan demonstrasi luas di ibu kota dan kota-kota lain awal tahun ini.
Oposisi Haiti mengatakan bahwa masa jabatan lima tahun Moïse seharusnya berakhir pada 7 Februari 2021, lima tahun sejak pendahulunya, Michel Martelly, mengundurkan diri.
Tetapi ada penundaan satu tahun untuk pemilihan setelah kepergian Mr Martelly, dan Mr Moïse bersikeras dia memiliki satu tahun lagi untuk menjabat karena dia tidak menjabat sampai 7 Februari 2017.
Pemilihan parlemen seharusnya diadakan pada Oktober 2019 tetapi perselisihan telah menundanya, yang berarti Moïse telah memerintah melalui dekrit.
Pada bulan Februari tahun ini, pada hari oposisi ingin dia meninggalkan kantor presidennya, Moïse mengatakan upaya untuk membunuhnya dan menggulingkan pemerintah telah digagalkan.
Haiti juga menghadapi gelombang kekerasan dan penculikan geng baru-baru ini, khususnya di ibu kota, dengan sejumlah distriknya menjadi daerah terlarang.
Memburuknya standar hidup di negara berpenduduk 11 juta orang itu telah mendorong hampir 60% hidup di bawah garis kemiskinan.
Gempa bumi pada tahun 2010 menewaskan lebih dari 200 ribu orang dan menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan ekonomi. Pasukan penjaga perdamaian PBB ditempatkan pada tahun 2004 untuk membantu menstabilkan negara, dan baru mundur pada tahun 2017, padahal gejolak di Haiti belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. (Sumber: DW, BBC, CNN)
