Presiden interim Bolivia loloskan RUU pilpres

Presiden interim Bolivia Jeanine Anez mengesahkan RUU yang menunjuk dewan yang akan menetapkan tanggal pelaksanaan pilpres. Selain itu, dia juga meloloskan RUU yang menetapkan bahwa seorang presiden hanya dapat menjabat untuk dua periode.

Anez menegaskan bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang adil, bertolak belakang dengan penipuan yang dia klaim dilakukan oleh eks Presiden Evo Morales dalam pilpres pada 20 Oktober.

Setelah aksi protes berlangsung berminggu-minggu, pemerintah interim Bolivia dan Partai Gerakan Sosalisme Morales (MAS), yang diketuai Morales, bekerja bersama dan membuka jalan untuk menggelar pemungutan suara baru.

Pilpres baru tidak akan diikuti oleh Morales. Anggota parlemen MAS, yang memegang mayoritas di kongres, telah sepakat untuk mencari kandidat baru.

Morales telah memerintah Bolivia sejak 22 Januari 2006. Menurut Konstitusi Bolivia, presiden hanya diperbolehkan menjabat selama dua periode, tetapi Morales mengubah konstitusi dan bermaksud menjabat untuk ketiga kalinya.

Pilpres baru dinilai dapat mengakhiri krisis politik Bolivia yang dipicu oleh kemenangan kontroversial Morales. Pada 10 November, Morales menyatakan mundur setelah demonstrasi yang berlangsung selama dua pekan menentang hasil pemungutan suara.

"Pada Sabtu (23/11), kongres telah menyetujui RUU pilpres dengan suara bulat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada parlemen yang memahami dan mendengarkan tuntutan rakyat Bolivia," ujar Anez.

Perkembangan itu telah membawa peluang bagi Bolivia untuk mengatasi gejolak di masyarakat. Lebih dari 30 orang tewas dalam bentrokan antara pemrotes dengan pasukan keamanan sejak protes pecah pada 20 Oktober.

Sejumlah anggota parlemen oposisi dan pendukung Morales meminta diberikan jaminan bahwa mereka tidak akan dilecehkan. Sebelumnya, pada Sabtu, Anez menyatakan telah menolak menandatangani RUU yang tiba-tiba diusulkan oleh MAS yang akan memberi Morales imunitas dari penuntutan. Perdebatan tentang RUU tersebut ditangguhkan setelah menghadapi banyak kritik.

Pembicaraan antara pemerintah interim dan MAS akan berlanjut dengan Gereja Katolik dan Uni Eropa sebagai mediator.

Pada Sabtu, lalu lintas berangsur pulih di El Alto. Sejumlah mobil mengemudi melewati batu-batu besar, sejumlah ban hangus dan puing-puing lainnya yang berserakan di jalan.

Di sisi lain, tokoh masyarakat menuntut Anez untuk mencabut UU yang memberi militer keleluasaan dalam menggunakan kekuatan untuk memulihkan ketertiban. (Euronews)